Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Julizar Idris Nilai Pengalaman Politik dan Keilmuan Prof. Dasko Relevan dalam Bursa Cawapres
Nasional
18 jam yang lalu
Julizar Idris Nilai Pengalaman Politik dan Keilmuan Prof. Dasko Relevan dalam Bursa Cawapres
2
Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Menteri Agus Dorong Pelayanan Publik Makin Dekat dengan Masyarakat
Umum
18 jam yang lalu
Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Menteri Agus Dorong Pelayanan Publik Makin Dekat dengan Masyarakat
3
Kembali ke Stadion Tuah Pahoe, Mundari Karya Harap Tuah Kandang Dongkrak Posisi Kalteng FC
Sepakbola
18 jam yang lalu
Kembali ke Stadion Tuah Pahoe, Mundari Karya Harap Tuah Kandang Dongkrak Posisi Kalteng FC
4
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia dan Singapura: "Ini Bukan Kesalahan Kami"
Internasional
3 jam yang lalu
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia dan Singapura: Ini Bukan Kesalahan Kami
5
BMKG Prakirakan Hujan Ringan Guyur Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
7 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Hujan Ringan Guyur Jabodetabek Hari Ini
6
Sidang Paripurna MPR Pemilihan Wapres Digeser ke 9 Desember 2026
Nasional
1 jam yang lalu
Sidang Paripurna MPR Pemilihan Wapres Digeser ke 9 Desember 2026
Home  /  Berita  /  Nasional

Beli Tisu di E-Commerce hingga Bayar Streaming Kena Pajak, Kemenkeu Kantongi Rp14,1 Triliun

Beli Tisu di E-Commerce hingga Bayar Streaming Kena Pajak, Kemenkeu Kantongi Rp14,1 Triliun
Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Senin, 16 November 2026 13:12 WIB

JAKARTA – Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan alasan pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) pada berbagai transaksi digital. Kebijakan tersebut dihadirkan agar tercipta kesetaraan perlakuan antara aktivitas belanja daring dan konvensional.

Keterangan itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (16/11/2026). Aturan tersebut berlaku bagi masyarakat yang melakukan transaksi pembelian barang melalui internet secara rutin.

Sebagai ilustrasi nyata, Suahasil mencontohkan saat seseorang membeli produk kebutuhan sehari-hari seperti tisu lewat lokapasar atau toko daring yang kini dikenai PPN. Perlakuan serupa sudah lama diberlakukan ketika pembeli bertransaksi langsung di gerai atau toko fisik.

"Esensinya itu begini, ini ada tisu, kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online tidak ada PPN-nya. Sehingga menjadi tidak level playing field," ujarnya.

Perbedaan perlakuan fiskal antara perdagangan luring dan daring dinilai menciptakan persaingan usaha yang kurang berimbang. Penerapan PPN PMSE ditujukan untuk memulihkan keseimbangan posisi bagi para pelaku usaha di berbagai daerah.

"Pengenaan pajak PMSE adalah untuk memperbaiki level playing field ini meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil. Jadi menjaga level playing field ini esensi dari PMSE yang sedang dimulai diterapkan ini," lanjutnya.

Pungutan PPN PMSE tidak hanya menyasar produk fisik, tetapi juga mencakup pengguna yang berlangganan layanan video streaming. Sistem secara otomatis memotong besaran pajak ketika pelanggan melunasi tagihan bulanan.

"Anda bayar PPN di dalam rekening bulanan langganan dari video streaming tersebut, itu sudah bayar pajak pertambahan nilai. Nah sehingga sudah ada pajak pertambahan nilai yang terkumpul melalui perdagangan menggunakan sarana elektronik," bebernya.

Penerimaan negara dari sektor PMSE dan ekonomi digital lainnya tercatat telah mencapai Rp14,1 triliun terhitung per Sabtu (31/10/2026). Total akumulasi dana tersebut bersumber dari jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:suara.com
Kategori:Nasional, Ekonomi
wwwwww