Beli Tisu di E-Commerce hingga Bayar Streaming Kena Pajak, Kemenkeu Kantongi Rp14,1 Triliun
![]() |
| Menteri Keuangan Suahasil Nazara. |
JAKARTA – Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan alasan pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) pada berbagai transaksi digital. Kebijakan tersebut dihadirkan agar tercipta kesetaraan perlakuan antara aktivitas belanja daring dan konvensional.
Keterangan itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (16/11/2026). Aturan tersebut berlaku bagi masyarakat yang melakukan transaksi pembelian barang melalui internet secara rutin.
Sebagai ilustrasi nyata, Suahasil mencontohkan saat seseorang membeli produk kebutuhan sehari-hari seperti tisu lewat lokapasar atau toko daring yang kini dikenai PPN. Perlakuan serupa sudah lama diberlakukan ketika pembeli bertransaksi langsung di gerai atau toko fisik.
"Esensinya itu begini, ini ada tisu, kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online tidak ada PPN-nya. Sehingga menjadi tidak level playing field," ujarnya.
Perbedaan perlakuan fiskal antara perdagangan luring dan daring dinilai menciptakan persaingan usaha yang kurang berimbang. Penerapan PPN PMSE ditujukan untuk memulihkan keseimbangan posisi bagi para pelaku usaha di berbagai daerah.
"Pengenaan pajak PMSE adalah untuk memperbaiki level playing field ini meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil. Jadi menjaga level playing field ini esensi dari PMSE yang sedang dimulai diterapkan ini," lanjutnya.
Pungutan PPN PMSE tidak hanya menyasar produk fisik, tetapi juga mencakup pengguna yang berlangganan layanan video streaming. Sistem secara otomatis memotong besaran pajak ketika pelanggan melunasi tagihan bulanan.
"Anda bayar PPN di dalam rekening bulanan langganan dari video streaming tersebut, itu sudah bayar pajak pertambahan nilai. Nah sehingga sudah ada pajak pertambahan nilai yang terkumpul melalui perdagangan menggunakan sarana elektronik," bebernya.
Penerimaan negara dari sektor PMSE dan ekonomi digital lainnya tercatat telah mencapai Rp14,1 triliun terhitung per Sabtu (31/10/2026). Total akumulasi dana tersebut bersumber dari jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). ***













