MA Tolak Kasasi Nurhadi, KPK Siap Eksekusi Badan dan Tagih Rp137 Miliar
![]() |
| Gedung KPK. |
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dalam perkara gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Langkah tersebut diambil menyusul putusan MA yang menolak permohonan kasasi terpidana dan diapresiasi oleh KPK di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Perkara ini berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan di lembaga peradilan tertinggi Indonesia yang ditangani oleh KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan apresiasi atas ditolaknya permohonan kasasi yang diajukan oleh Nurhadi.
"Putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang berjalan telah dilakukan secara taat asas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026).
KPK memandang penegakan hukum terhadap perkara korupsi tidak semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Penindakan ini juga menjadi pesan bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Lembaga antirasuah tersebut berharap putusan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Ketetapan itu turut menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk menjaga integritas dan amanah jabatan.
"Selanjutnya, KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," pungkasnya.
Sebelumnya, MA telah menolak kasasi yang diajukan Nurhadi, Kamis (29/10/2026). Penolakan tersebut membuat vonis terhadap Nurhadi dalam kasus gratifikasi dan TPPU tetap 5 tahun penjara.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya juga menguatkan putusan itu dimana Nurhadi tetap divonis 5 tahun penjara. Pada pengadilan tingkat pertama, ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menghukum Nurhadi membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 (Rp137 miliar) subsider 3 tahun kurungan. ***













