Putra Sumbar Ini Sekarang Jadi Orang Nomor Satu di LBH Jakarta

MESKIPUN baru bergabung dengan LBH Jakarta selama tujuh tahun, ia sudah terlibat menangani ratusan kasus. Tidak pernah bermimpi sebelumnya akan mengabdi di LBH Jakarta atau menjadi pengacara. Begitu menapaki kuliah di fakultas hukum, yang terpikir adalah memiliki penghasilan yang cukup sehingga leluasa membantu orang lain dan berkarya dalam seni. Ia mengikuti Karya Latihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tanpa paham betul bagaimana dan apa kiprah LBH dalam penegakan hukum di Indonesia.

Begitulah Alghiffari Aqsa memulai paparan makalahnya dalam uji publik para kandidat Direktur LBH Jakarta periode 2015-2018 di gedung YLBHI, Jalan Diponegoro 74, Jumat (7/8/2015) lalu. Ia tampil terakhir setelah tiga kandidat lain menyampaikan visi dan misi. Alghiffari menawarkan sebuah konsep LBH Jakarta yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Dalam proses pemilihan yang berlangsung demokratis, Alghiffari berhasil unggul. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) ini memperoleh 15 suara dari 27 orang pemegang hak suara. Pada hari itu juga ia resmi dilantik sebagai Direktur LBH Jakarta  menggantikan Febi Yonesta (Direktur 2012-2015).

Alghiffari Aqsa lahir di Padang, Sumatera Barat, 11 Februari 1986. Setelah mengenyam pendidikan dasar dan menengah di ranah Minang, ia kuliah di FHUI dan lulus pada 2008. Ia juga pernah menjadi visiting scholar di Columbia Law School Columbia University, Amerika Serikat (2013).

Sejak lulus kuliah ia semakin intens mengabdikan diri di LBH Jakarta. Dimulai dari asisten pengacara publik selama setahun, menjadi pengacara publik, hingga kemudian diberi tanggung jawab memimpin divisi penguatan komunitas hukum. Selama tujuh tahun pengabdian itulah ia ditempat melalui berbagai pendidikan, pelatihan, serta advokasi dan litigasi.

Dalam riwayat pengalamannya, Alghiffari tercatat sudah pernah terlibat dalam 340 kasus yang ditangani LBH Jakarta, mulai dari kasus perburuhan (45), keluarga (62), warga miskin ibukota (39), sipil dan politik (48), hingga beragam kasus lain. Ia juga tercatat ikut setidaknya dalam 18 litigasi dan advokasi kebijakan selama periode 2008-2014. Pengalaman itulah yang menempa Alghiffari menjadi seorang yang peduli pada advokasi para pencari keadilan.

''LBH Jakarta sangat berjasa besar bagi hidup saya, terutama dalam mengubah perspektif, mengajarkan saya untuk berpegang teguh pada prinsip, berani, berpikir analitik dan strategis, dan kerja tanpa pamrih membantu orang-orang miskin dan tertindas,'' paparnya.

Sejatinya, Alghiffari akan menjadi orang nomor satu di LBH Jakarta selama tiga tahun ke depan. Sederet tantangan sudah di depan mata. Salah satu yang juga diakui Alghiffari adalah meningkatkan kontrol kualitas output kerja. LBH Jakarta menangani rata-rata 1.200 kasus per tahun dengan 50 ribuan orang pencari keadilan. Pada 2014, misalnya, LBH Jakarta menerima 1.221 pengaduan, dengan 64.466 pencari keadilan. Itu belum termasuk keikutsertaan LBH Jakarta melakukan advokasi kebijakan sekitar 15-20 per tahun. ''Dengan beban kerja tersebut, LBH Jakarta harus teliti dalam mengeluarkan output-nya,'' paparnya.

Tentu saja, seperti diakui Alghiffari, tantangan penegakan hukum semakin nyata di hadapan para aktivis seperti dirinya dan para pengurus LBH di seluruh Indonesia. Yang sangat nyata adalah tantangan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Tantangannya, orang-orang yang selama ini vokal menyuarakan gerakan antikorupsi terancam dikriminalisasi. ***