Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dewan Pers Desak Kepolisian Segera Tangkap Penembak Pemred Mara Salem Harahap
Hukum
8 jam yang lalu
Dewan Pers Desak Kepolisian Segera Tangkap Penembak Pemred Mara Salem Harahap
2
Tanggap Darurat Covid-19 di DPR, Sekjen Pastikan Infrastruktur Digital Siap Dukung Rapat Penting
DPR RI
16 jam yang lalu
Tanggap Darurat Covid-19 di DPR, Sekjen Pastikan Infrastruktur Digital Siap Dukung Rapat Penting
3
Breaking News: Pemred Media Online di Pematangsiantar Tewas Ditembak
Hukum
15 jam yang lalu
Breaking News: Pemred Media Online di Pematangsiantar Tewas Ditembak
4
Next Policy: Holding Bisa Tata Kembali Ekosistem Ultra Mikro
Ekonomi
18 jam yang lalu
Next Policy: Holding Bisa Tata Kembali Ekosistem Ultra Mikro
5
Mara Salem Harahap, Pemred Media Online Tewas Ditembak di Dekat Rumahnya
Hukum
15 jam yang lalu
Mara Salem Harahap, Pemred Media Online Tewas Ditembak di Dekat Rumahnya
6
Buka Turnamen, Bamsoet: Pecatur Beda-Beda Tipis dengan Politisi 
MPR RI
14 jam yang lalu
Buka Turnamen, Bamsoet: Pecatur Beda-Beda Tipis dengan Politisi 
Home  /  Berita  /  Ekonomi

MKD Jangan Jadi Kaki Tangan Freeport

MKD Jangan Jadi Kaki Tangan Freeport
Adhie Massardi (Antara/ Widodo S Jusuf)
Sabtu, 28 November 2015 18:43 WIB
JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tengah memproses pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said terkait dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam perpanjangan kontrak PT Freeport.

Selain memproses Ketua DPR RI Setya Novanto, MKD juga diminta tidak menjadi 'kaki tangan' Freeport dan pejabat pemerintah di belakangnya. Kekhawatiran itu muncul karena Freeport juga diduga mendapat dukungan dari oknum pejabat pemerintah.

"Ya karena itu MKD jangan jadi kaki tangan Freeport. Karena itu MKD harus membedah pihak yang diadukan kemudian siapa yang membuat teradu (diproses MKD) itu harus jelas dong. Jangan karena Freeport memaksa ketemu, Setnov saja yang disanksi," kata pengamat sosial politik Adhie Massardi, Jakarta, Sabtu 28 November 2015.

Menurut pandangannya, Freeport saat ini tengah menggunakan tangan Sudirman, agar MKD memberikan hukuman kepada politisi Partai Golkar itu.

"Ini ada kecenderungannya seperti itu. Jadi kalau kontrak bisa diperpanjang seperti yang diinginkan Freeport apakah (kasus) ini akan dibuka?" ujar Adhie.

Sebelumnya, advokat Eggi Sudjana menduga ada sejumlah elite politik yang benar-benar menginginkan saham di PT Freeport Indonesia. Eggi meminta MKD memeriksa secara teliti isi rekaman yang dilaporkan Sudirman Said.

Selain itu, MKD diminta memeriksa sejumlah saksi di persidangan mendatang. Langkah itu untuk membongkar realita sesungguhnya antara PT Freeport Indonesia dengan sejumlah pejabat Indonesia. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:viva.co.id
Kategori:Ekonomi
wwwwww