Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dewan Pers Desak Kepolisian Segera Tangkap Penembak Pemred Mara Salem Harahap
Hukum
8 jam yang lalu
Dewan Pers Desak Kepolisian Segera Tangkap Penembak Pemred Mara Salem Harahap
2
Tanggap Darurat Covid-19 di DPR, Sekjen Pastikan Infrastruktur Digital Siap Dukung Rapat Penting
DPR RI
16 jam yang lalu
Tanggap Darurat Covid-19 di DPR, Sekjen Pastikan Infrastruktur Digital Siap Dukung Rapat Penting
3
Breaking News: Pemred Media Online di Pematangsiantar Tewas Ditembak
Hukum
15 jam yang lalu
Breaking News: Pemred Media Online di Pematangsiantar Tewas Ditembak
4
Next Policy: Holding Bisa Tata Kembali Ekosistem Ultra Mikro
Ekonomi
18 jam yang lalu
Next Policy: Holding Bisa Tata Kembali Ekosistem Ultra Mikro
5
Mara Salem Harahap, Pemred Media Online Tewas Ditembak di Dekat Rumahnya
Hukum
15 jam yang lalu
Mara Salem Harahap, Pemred Media Online Tewas Ditembak di Dekat Rumahnya
6
Buka Turnamen, Bamsoet: Pecatur Beda-Beda Tipis dengan Politisi 
MPR RI
14 jam yang lalu
Buka Turnamen, Bamsoet: Pecatur Beda-Beda Tipis dengan Politisi 
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

DPD RI Sorot Masalah Dana Desa, Tenaga Pengajar dan Pilkada Serentak dalam Paripurna VII

Selasa, 12 Januari 2016 18:44 WIB
dpd-ri-sorot-masalah-dana-desa-tenaga-pengajar-dan-pilkada-serentak-dalam-paripurna-vii
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti beberapa permasalahan di daerah saat menggelar Sidang Paripurna ke-VII Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016 hari Selasa (12/1). Terdapat tiga pokok persoalan besar yang sampai saat ini masih jadi permasalahan daerah, yaitu ketimpangan dana desa, kurangnya tenaga pengajar di daerah, dan maraknya politik uang di Pilkada Serentak 2015.


Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Irman Gusman, Farouk Muhammad, dan GKR Hemas tersebut, oleh beberapa Senator menyampaikan laporan bahwa masih terjadi danya ketimpangan dan penyalahgunaan dalam alokasi dana desa. Alokasi dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan desa, terkadang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dana desa acapkali digunakan oleh oknum pejabat desa yang mempunyai kepentingan saat Pilkada bulan Desember kemarin. Hal tersebut diungkapkan saat disampaikannya hasil laporan Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Eni Sumarni.

''Diperoleh temuan mengenai kendala dalam pelaksanaan dana desa. Di lapangan masih terdapat ketimpangan alokasi dana dan transfer daerah dimana masih dimanfaatkan oknum-oknum tertentu, salah satunya saat Pilkada. Rendahnya akuntabilitas menyebabkan kepala desa lebih banyak mengambil alokasi dana desa daripada untuk (kebutuhan) desa itu sendiri,'' ujar Eni.

Selain dari Provinsi Jawa Barat, Ghazali Abbas Adan yang merupakan Anggota DPD RI dari Aceh juga menyampaikan temuan bahwa saat ini dibutuhkan pembinaan bagi aparat desa dalam pengelolaan dana desa. Pembinaan tersebut dilakukan agar dana desa benar-benar efektif dan tepat sasaran dalam penggunaannya untuk membangun desa. Senada dengan Ghazali, Anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat juga menyampaikan bahwa pelatihan sangat dibutuhkan bagi aparat desa agar dana desa dapat efektif.

''Dibutuhkan pelatihan dan pendidikan bagi aparat desa agar dapat mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan desa," ujar Robiatul Alawiyah saat menyampaikan laporan hasil kegiatan Anggota DPD RI asal NTB.

Selain mengenai permasalahan dana desa, Anggota DPD RI yang menyampaikan laporan hasil kegiatan mereka di daerah juga menyoroti mengenai permasalahan Pilkada yang baru saja digelar di bulan Desember 2015 lalu. Di Jawa Tengah masih ditemukan banyaknya praktek politik uang yang dilakukan oleh semua elemen pelaksanaan Pilkada. "Masih ditemukannya money politic di Pilkada Serentak hampir di semua daerah di Jawa Tengah. Money politik melibatkan para kandidat, penyelenggara, dan masyarakat itu sendiri," ujar Bambang Sadono saat meyampaikan laporan dari Anggota DPD RI asal Jawa Tengah. Menurutnya saat ini belum ada Undang-Undang yang mampu mencegah adanya praktek politik uang, sehingga praktek tersebut masih dapat ditemui saat Pilkada.

Senator asal Sumatera Selatan, Asmawati juga mengungkapkan temuan dalam pengawasan pelaksanaan Pilada Serentak. Dalam laporan hasil kegiatan Anggota DPD RI asal Sumatera Selatan, dirinya mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada di Sumatera Selatan kemarin terdapat penyimpangan, yaitu pada sisi anggaran yang ditemukan adanya pemangkasan dalam anggaran penyelenggaraan Pilkada.

Dalam sidang tersebut, permasalahan mengenai kurangnya tenaga pengajar dan perhatian terhadap sektor pendidikan juga mendapat perhatian beberapa Anggota DPD RI. Permasalahan kurangnya tenaga pengajar, masalah sertifikasi guru honorer, tidak layaknya fasilitas pendidikan, dan rendahnya pendidikan masyarakat menjadi isi dari beberapa laporan hasil kegiatan Anggota DPD RI di beberapa provinsi. Seperti yang terjadi di Yogyakarta.

Anggota DPD RI dari Provinsi DI Yogyakarta yang diwakili oleh Hafidh Asrom menyoroti mengenai permaslaahan masih banyaknya anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah di daerahnya. Sedangkan dalam laporan dari Anggota DPD RI asal Sulawesi Barat menemukan di daerahnya banyak sekolah-sekolah yang memiliki jumlah tenaga pengajar yang tidah memenuhi kuota yang layak untuk sebuah sekolah.

Selain itu, berdasarkan pada laporan Anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa di daerah Bengkulu tenaga pengajar masih kurang merata terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu adanya tenaga pengajar yang lebih banyak akan dianggap mampu mendukung pelaksanakan kegiatan belajar mengajar di Bengkulu.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, Anggota DPD RI dari setiap Provinsi di Indonesia juga menyampaikan laporan hasil kegiatan mereka di daerah, seperti permasalahan transportasi, sistem pendataan penduduk yang kurang maksimal, masalah BPJS, distribusi Kartu Indonesia Sehat yang tidak tepat sasaran, tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, ataupun pembangunan fasilitas untuk mewujudkan ketahanan pangan di masyarakat. (rls)

Editor:Hermanto Ansam
Kategori:DKI Jakarta, Pemerintahan
wwwwww