Ini Tanggapan Mendagri Soal Kondisi Riau

PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo, tidak banyak bicara mengenai solusi atas permasalahan yang dihadapi Riau.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman mengeluhkan kondisi keuangan Riau yang dipaksa berhemat akibat dirasionalisasinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2016, berlanjut pada persoalan tersendatnya sejumlah pembangunan yang dikarenakan belum tuntasnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Riau. Hingga kepastian Plt Gubri bisa dilantik menjadi Gubernur Riau definitif.

Berikut tanggapan Mendagri terkait kondisi di Riau:

Pertama, Mendagri tidak dapat memastikan hingga kapan status Plt Gubri harus disandang. Ia menjelaskan dilantiknya Plt Gubri menjadi Gubernur Riau Definitif masih menunggu proses hukum Gubri non-aktif Annas Maamun. Hal ini dikarenakan pemerintah belajar dari kisah terdahulu. Akibat pemerintah sempat tergesa-gesa menetapkan pejabat definitif ternyata yang bersangkutan (yang diganti) divonis bebas.

"Semua ada prosedurnya, saya dengar Gubri non aktif masih mengajukan hak hukumnya. Belum bisa dipastikan kapan status Plt akan berubah menjadi Gubernur Definitif. Jangan sampai sama seperti yang dulu-dulu. Sudah terlanjur diberhentikan dan diganti, ternyata vonis bebas," tutur Tjahjo Kumolo, Jumat (22/1/2016).

Kedua, Mendagri mengimbau agar realisasi APBD 2016 dimaksimalkan. Ia menyayangkan banyaknya pembangunan yang tidak jalan dan justru anggarannya kembali ke kas daerah. Menurutnya, daya serap anggaran berhubungan dengan kelanjutan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga ia meminta agar sejumlah daerah yang daya serap APBD 2015 nya rendah dapat memaksimalkan serapan APBD-nya pada tahun 2016.

"Kan sayang macet realisasi anggarannya, banyak program pembangunan tidak terlaksana. Dari seluruh wilayah di Indonesia kalau ditotal ada Rp243 triliun dana yang kembali," jelasnya.

Ketiga, terkait belum tuntasnya RTRW, Mendagri tidak dapat menjanjikan kapan permasalahan RTRW di Riau akan tuntas. Sebab, kewenangan RTRW juga berada ditangan tim Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Pertanahan.

"Tidak hanya Riau yang bermasalah RTRW nya, Sumut, Kepri dan Kalimantan Tengah juga. Tapi sejauh ini yang sudah tuntas baru Kalimantan Tengah," terangnya. ***