Komisi A DPRD Riau: Plt Gubri Harus Segera Definitifkan Jabatan Sekwan

PEKANBARU - Pelaksana tugas Gubernur Riau diminta segera menetapkan jabatan Sekretaris DPRD Riau yang sudah tiga kali dipegang pelaksana tugas. Hal ini mengacu pada hasil assesment sebelumnya, sudah ada nama pejabat yang lulus untuk mengisi kursi tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Riau Sugianto mengatakan, jabatan Sekwan sangat penting bagi terselenggaranya pelaksana tugas dan kinerja wakil rakyat dalam mengawal pembangunan di Riau.

"Plt Gubri jangan lagi bikin gaduh dengan mengulur-ulur penetapan Sekwan definitif. Sekarang sudah tiga kali dijabat pelaksana tugas, jangan lagi sampai Plt tersebut sampai yang keempat kali. Mau apa negeri kita ini, semua jabatan penting hanya diisi plt," kata Sugianto kepada GoRiau.com, Sabtu (23/1/2016).

Ia mengaku heran dengan kebijakan Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman yang seolah sengaja mengganggu tugas dewan dengan memperumit penetapan Sekwan definitif.

"Hasil assesment lalu itukan sudah ada nama yang lolos, kenapa ditahan-tahan. Percuma saja kita melaksanakan assesment dengan mengeluarkan biaya besar, kalau hasilnya tidak dipakai," sampai Sugianto.

Politisi PKB ini menilai, persoalan penempatan pejabat di Riau ada kesan didasari rasa suka dan tidak suka. Ini lebih kepada kepentingan personal dan kelompok, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat yang lebih banyak.

"Ini sesuatu penyelenggaraan pemerintah yang tidak baik. Masalah jabatan dikaitkan dengan keinginan kelompok.Ini sangat kentara sekali, tidak hanya di posisi Sekwan, tetapi juga untuk Satker lainnya," duga dia.Wajar, menurut Sugianto, kinerja pelaksanaan pemerintah di Riau saat ini tidak efektif. Banyak pejabat ditunjuk tidak mengerti dengan tugas dan jabatan.

"Hasil assesment kemarin seakan tidak dipakai. Ada pejabat yang harusnya lolos di posisi A, ditempatkan di posisi B. Hasilnya, kemarin ada sejumlah Satker mendapat lapor merah atas kinerjanya. Padahal ini bukan kesalahan pelaksana Satker, tapi Plt Gubri selaku yang menunjuk meraka. Gubri menurut saya yang layak diberi lapor merah itu," ungkapnya.

Sugianto menyarankan kepada Panitia Seleksi (Pansel) sebelumnya untuk membuka. kembali nama-nama pejabat yang lolos seleksi. Hal tersebut agar masyarakat tahu hasil kerja Pansel.

"Saya justru tidak setuju ada wacana BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Riau untuk melakukan assesment ulang. Untuk apa diulang, kalau hasil kemarin sudah ada, banyak pejabat nganggur. Untuk apa membuang-buang uang lagi," tutupnya. ***