Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Siap Digelar
Beladiri
20 jam yang lalu
Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Siap Digelar
2
BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
13 jam yang lalu
BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hari Ini
3
Gibran Temui Prabowo di Istana, Sampaikan Niat Mundur dari Posisi Wapres
Nasional
4 jam yang lalu
Gibran Temui Prabowo di Istana, Sampaikan Niat Mundur dari Posisi Wapres
4
Puan Tolak Berandai Soal Kursi Wapres, Pakar BRIN Sebut Penggantian Tergantung Presiden
Umum
5 jam yang lalu
Puan Tolak Berandai Soal Kursi Wapres, Pakar BRIN Sebut Penggantian Tergantung Presiden
5
PSSI Perkenalkan Alen Stajcic Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia
Sepakbola
22 jam yang lalu
PSSI Perkenalkan Alen Stajcic Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia
6
Ivan Mamut Ungkap Rahasia di Balik Gol Pengujung Laga
Sepakbola
20 jam yang lalu
Ivan Mamut Ungkap Rahasia di Balik Gol Pengujung Laga
Home  /  Berita  /  Badminton

Akbar Faisal: Komisi III DPR Sampai Saat ini Belum Terima Draft Standar Operasianal KPK

Akbar Faisal: Komisi III DPR Sampai Saat ini Belum Terima Draft Standar Operasianal KPK
Anggota Komisi III DPR RI, Faisal Akbar (foto: daniel).
Kamis, 04 Februari 2016 10:57 WIB
Penulis: Daniel Caramoy
JAKARTA- Komisi III DPR RI sampai saat ini belum menerima draft standar operasional (SOP) KPK, terkait pendampingan Brimob bersenjata laras panjang yang diperbantukan ke KPK.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faisal, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II. "Pada intinya kita belum melihat dan menerima draft tersebut. Kita masih tetap mempertanyakan adanya pendampingan anggota Brimob bersenjata laras panjang saat penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tutur Akbar Faisal kepada Legislatif.co (GoNews Grup) Kamis (04/02/2016).

Masih menurut Faisal, dengan adanya penggeledahan pihak KPK dengan menggunakan senjata laras panjang, seakan ada sesuatu diperlukan sama dengan (razia) Kampung Ambon. "Apakah kita didewan ini penjahat, jangan disamakanlah, apalagi statusnya kan pemeriksaan," ujar politisi dari Partai Nasdem ini.

Faisal juga mengingatkan, berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2009. Penggunaaan senjata api sangat diperhatikan dalam melindungi nyawa manusia dalam keadaan terancam.

"Ini sudah berlebihan, dan kita juga sudah menyampaikan ke Kapolri, serta mempertanyakan prosedur yang dilakukan bagi anggota Polri yang diperbantukan ke KPK," pungkasnya.***

wwwwww