Plt Sekda Riau: Saya Harap Bu Menteri Bisa Mengkaji Ulang Areal 2,7 Juta Hektare Itu

JAKARTA- Pelaksana tugas Sekdaprov Riau Muhammad Yafiz dalam pemaparan di hadapan jajaran Kementerian Kehutanan, Kementerian Tata Ruang dan jajaran DPD RI menyatakan, dalam areal 1,6 hektare yang diberikan Menteri LHK, diharapkan tetap bisa dibebaskan menjadi 2,7 juta hektare. Karena ada beberapa wilayah yang masuk kawasan Kantor, seperti Kantor Walikota Dumai dan bangunan bersejarah seperti Candi Muara Takus.

Untuk itu dirinya meminta pihak terkait untuk kembali merevisi ulang data tersebut. Hal ini ia katakan dalam rapat di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V DPR RI, Kamis (4/2/2016).

"Didalam areal 2,7 juta hektar itu masih ada ratusan kantor Desa dan Kantor Walikota, contohnya adalah areal di wilayah Kota Dumai serta sejumlah kantor Kecamatan. Bahkan kawasan candi Muara Takus di Kabupaten Kampar juga masuk dalam areal 2,7 juta hektar yang diusulkan. Perlu kami tegaskan bahwa kami selaku Pemerintah Provinsi Riau meminta pemerintah pusat agar dibebaskan lahan seluas 2,7 juta hektare," sambutnya.

Dia juga berharap agar perselisihan antara Pemprov Riau dan kementerian hendaknya bisa selesaikan dalam kesepakatan.

"Ini bukan hanya permintaan pemerintah bu menteri dan bapak-ibu sekalian, tapi ini merupakan hasil aspirasi masyarakat Riau selama ini. Jadi mohon dipertimbangkan lagi," pintanya.

Dari pantauan Legislatif.co, saat ini rapat masih berlangsung dengan sesi pemaparan dari Komisi A DPRD Riau. ***