Sugianto: Masalah Karhutla, Antara Data Polda Riau dan Kementerian LHK Jauh Berbeda

JAKARTA- Menurut Anggota Komisi A DPRD Riau Sugianto, data perusahaan perusak hutan yang masuk dalam kategori tersangka karhutla dari Polda Riau dan Kementerian LHK sangat jauh berbeda. Dimana data dari Kapolda Riau berjumlah 18 perusahaan, sedangkan data kementerian hanya ada dua.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat pembahasan RTRW Riau bersama DPD RI dan Kementerian terkait di Ruang GBHN Gedung Nusantara V DPR RI, Kamis (04/02/2016) siang.

"Kami di DPRD sudah merumuskan, bahkan hari ini kita juga telah membuat pansus monitoring perkebunan, untuk ibu menteri ketahui kami telah menemukan 1,1 juta hektare kebun yang tak berizin bu," katanya.

Sugianto juga menambahkan, lagi-lagi pansus mentok, karena alasan perusahan adalah semua izin di pusat.

"Jadi mohon bu menteri meninjau ulang kembali. Gaungnya menurut kementerian LHK, banyak perusahaan yang terlibat karhulta, namun seminggu yang lalu ketika kami hadir ke Kementerian, ternyata hanya dua perusahaan yang ditindak lanjuti, ini sangat jauh berbeda dengan data dari Polda Riau yang mencapai 18 perusahaan, ini saya sampaiak supaya kita sama -sama blak-blakan," terang Sugianto di dalam forum rapat.

Bahkan Sugianto juga sempat memberikan penegasan kepada Menteri LHK Siti Nurbaya, kalau selama ini pemerintah pusat dianggap hanya sekedar seremonial saja.

"Maaf ibu menteri, ketika masalah karhutla memuncak dan menjadi isu nasional, namun saya melihat pemerintah pusat hanya sekedar seremonial saja, tindakan tidak sesuai dengan yang selama ini digembar-gemborkan," tukas Sugianto.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini juga mengharapkan agar kementerian LHK, benar-benar serius menangani permasalah lahan di Riau. "Kita minta dari tingkat Kementerian dan seluruh Bupati maupun pemerintah daerah, mari kita sama-sama jujur. Saya tetap memberikan apreasiasi dengan apa yang dikatakan ibu menteri, namun jika kita paksa dan sahkan hari ini saya tidak setuju dengan alasan kita akan menghapus dosa-dosa para penjahat hutan," pungkasnya. ***