Pertanyakan Kesejahteraan Rakyat Papua, DPD RI Panggil Kepala BIN dan Menko Polhukam

JAKARTA- Pertanyajan kinerja pemerintah mengenai kesejahteraan rakyat Papua, Komite I DPD RI menggelar rapat bersama Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, Selasa (09/02/2016) di Ruang Rapat Komite I DPD RI.

Dalam rapat terkait pembangunan dan Dana Otonomi Khusus Papua tersebut, Komite I mempertanyakan bagaimana kinerja pemerintah terkait pembangunan serta pengawalan Pemerintah dari kesejahteraan masyarakat Papua.

Bukan hanya itu saja, rapat yang digelar mulai sekitar pukul 12.00 WIB tersebut, Komite I DPD RI juga mempertanyakan persoalan Pertahanan dan Keamanan di bumi Papua.

Dalam pemaparannya, Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqawom mengatakan, hingga saat ini masih banyak sekali keluhan dari rakyat Papua bahwa implementasi dari dana otsus dan kesejahteraan rakyat masih belum bisa terakomodir.

"Masih banyak warga dipedalaman yang belum tersentuh oleh pemerintah, makanya hari ini kita bicara soal Papua, bicara soal HAM, soal Renstra dan semua yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Papua, mari sama-sama kita duduk satukan visi dan misi kita untuk mencari solusi terbaik untuk Papua," ungkap Achmad.

Selain Kepala BIN dan Menko Polhukan, hadir juga dalam rapat tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe SIP MH, dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi.

Masih menurut Achmad dalam melaksanakan kegiatan mensejahterakan dan implementasi otonomi khusus Papua. Pertama adalah melakukan upaya kontrol dan pengawasan yang benar. "Kita minta pemerintah juga melakukan pendekatan kebudayaan, kesejahteraan. Kalau perlu di Papua ini juga harus ada penambahan pembangunan Universitas, apakah kita tidak ada keinginan untuk itu," tanya Achmad.

Sementara Menko Pulhukam Luhut Panjaitan mengatakan, bahwa Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi tetap komit untuk mensejahterakan masyarakat bukan hanya di Papua saja.

"Yang jelas Pemerintah tetap menginginkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Karena Papua statusnya adalah otonomi khusus, tentunya kita juga tetap memberikan ruang kepada pemerintah daerah guna menjalankan roda pemerintahan yang tentunya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Sementara itu Kepala BIN Sutiyoso juga menjelaskan, dari soal keamanan Papua secara kesluruhan dalam keadaan aman dan kondusif. Meski ada sedikit benturan-benturan antar suku namun belum ada indikasi gangguang kemanan yang menghawatirkan. "Kita tetap memantau dengan seksama, masalah OPM dan gangguan keamanan saat ini masih aman-aman sajalah," jelas Sutiyoso Usai mengikuti rapat. ***