Harapan Bagi Masyarakat Kurang Mampu, DPR Soroti Mahalnya Biaya Kompetensi Hingga Syarat Masuk CPNS

JAKARTA- Pendidikan di Indonesia hingga kini jauh sekali dari kata kemajuan jika dibandingkan dengan negara-negara lain, yang paling menjadi sorotan adalah ketidakadilan dan ketidak berpihakan dunia Pendidikan Tinggi kepada rakyat yang berpenghasilan rendah

Dua Legislator dari PPP dan Gerindra, Elviana dan Sutan Aidil menyoroti permasalah tersebut mulai dari kompetensi guru, profesi, LPTK, syarat masuk pegawai negri, beasiswa hingga pelayanan Kemenristek dan Pendidikan Tinggi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI juga selaku, Wakil Ketua Fraksi Gerindra, A. R. Sutan Adil Hendra mengatakan Komisi X akan mendorong pemerintah untuk memperhatikan anak-anak berprestasi namun tidak tidak beruntung secara ekonomi.

"Kita dorong pemerintah untuk membanti anak-anak berprestasi namun tidak punya biaya untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi berkualitas," ujarnya kepada legislatif.co, Rabu (10/2/2016).

Lanjutnya, dalam hal mengentaskan kemiskinan, kalau berbicara universitas di Indonesia belum masuk bisa dibanggakan skala internasional.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi X dari PPP, Elviana, mengatakan Kemenpan RB mensyaratkan syarat lolos Pegawai Negri Sipil perguruan tingginya harus berakreditasi B keatas.

Ia menilai persyaratan itu harus seiring dengan murahnya biaya akreditasi.

Kemudian, syarat mendapatkan profesi guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), juga memberatkan masyarakat kurang mampu dan memperpanjang masa studi.

"Sedangkan yang mengikuti LPTK tersebut adalah rata-rata masyarakat kurang mampu, maka seharusnya jangan pakai pendidikan profesi, sebaiknya pemerintah merevitasliasi total sekalian, kembali ke aturan yang lama 4 tahun selesai tidak menambah 2 tahun lagi," paparnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti pelayanan Kemenristek dan PT buruk terutama pelayana pajabat-pejabat bawah di Kemenristek dan PT, bahkan onlinenya Kemenristek juga terkunci ***