Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
Metropolitan
16 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
2
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
Metropolitan
14 jam yang lalu
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
3
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
Kemenpora
9 jam yang lalu
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
4
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
Sepakbola
8 jam yang lalu
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
5
Rizky Ridho Sebut TC di Bali Perkuat Kekompakan Timnas Indonesia
Sepakbola
9 jam yang lalu
Rizky Ridho Sebut TC di Bali Perkuat Kekompakan Timnas Indonesia
6
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
Sepakbola
8 jam yang lalu
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
Home  /  Berita  /  Badminton

Aprofi Dukung DNI, Komisi X Minta Kajian Komprehensif

Senin, 15 Februari 2016 19:05 WIB
Penulis: Syafri Ario
aprofi-dukung-dni-komisi-x-minta-kajian-komprehensifMarsha Timothy
JAKARTA- Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) mendukung revisi daftar negatif investasi (DNI). Aprofi mengaku tidak khawatirkan dengan serbuan pelaku usaha asing di bidang perfilman Tanah Air.

Menurut Ketua Aprofi, Marsha Timothy, DNI adalah peluang untuk mempercepat pertumbuhan perfilman Tanah Air.

Lanjutnya, DNI akan membuka pasar baru di dunia perfilman dan akan meningkatkan kapasitas pasar serta kebutuhan terhadap film lokal.

"Bukan hanya itu, kemudahan permodalan, tapi juga penciptaan pasar baru," ujarnya dalam rapat Panja DPR Komisi X, Senin (15/2/2016).

Kemudian, melalui co produksi akan ada transfer ilmu dan transfer teknologi, sehingga, menciptakan tenaga kerja kreatif yang handal.

"Semakin banyak film indonesia berkualitas dan film budaya yang dapat diproduksi," ujarnya.

Aprofi juga mengusulkan saran untuk revisi undang-undang Perfilman No 33 tahun 2009.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi X, Abdul Kharis Al Masyari, meminta Aprofi untuk menyampaikan kajian yang komprehensif secara tertulis disertasi data.

"Panita Kerja (Panja) DPR Komsi X, mengundang Aprofi untuk memperkuat perfilman indonesia, untuk itu diperlukan kajian dan data lengkap agar tidak merugikan industri perfilman Tanah Air," ujarnya ***

wwwwww