Efendi Simbolon Kritik Kebijakan Bebas Visa

JAKARTA- Rapat rencana pemberian visa DPR komisi Luar Negeri dan Komisi Hukum DPR dengan Mentri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, Senin, 15 Februari 2016 menuai kritik dari anggota Dewan Efendi Simbolon.

"Tidak ada data konkret yang secara mendetail menerangkan manfaat bebas visa, pemberian visa ini lebih banyak mudharatnya," kata anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon saat rapat bersama di ruang rapat Badan Anggaran DPR, kepada legislatif.co, Senin (15/22016)

Perlu diketahui, pemerintah sudah memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 84 negara di dunia, dengan alasan untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisata ke Indonesia.

Negara-negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan yaitu Australia, Brasil, Ukraina, Kenya, Uzbekistan, Banglades, Kamerun, Palestina, Honduras, Pakistan dan Mongolia, Sierra Leone, Uruguay, Bosnia-Herzegovina, Kosta Rika, Albania, Mozambik, Macedonia, El Salvador, Zambia, Moldova, Madagaskar, Georgia, Namibia, Kiribati, Armenia, Bolivia, Bhutan, Guatemala, Mauritania, dan Paraguay.

Menurut Effendi pemberian visa bukanlah solusi utama meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Lanjutnya, Effendi mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara tujuan kelompok teroris, namun, negara ini di sisi lain ingin membuka pintu lebar-lebar untuk wisatawan mancanegara ***