Selain Tetap Menjadi Oposisi Pemerintahan Jokowi-JK, Gerindra juga Ngotot Tolak Revisi UU KPK

JAKARTA- Dalam pembuakaan Seminar Nasional Sewindu Partai Gerindra, telah ditetapkan Partai besutan Prabowo menjadi partai terdepan dalam memposisikan sebagai oposisi Pemerintah Jokowi- JK. Selain itu, Gerindra juga memutuskan tetap pada keputusan awal partainya yakni menolak revisi UU KPK.

Keputusan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon usai memberikan sambutan pembukaan seminar. Menurutnya, Gerindra tetap akan menolak pengesahan Revisi Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Gerindra tetap pada pendirian awal, seperti yang sudah disampaikan dalam rapat fraksi, partai Gerindra tetap menolak revisi undang-undang KPK," tegasnya kepada Legislatif.co (GoNews Group), Senin (15/02/2016) di gedung DPR RI.

Gerindra secara tegas menolak karena menganggap bahwa poin-poin yang rencananya akan direvisi, justru akan melemahkan posisi lembaga antirasuah itu. Bahkan Fadli Zon juga menyebutkan, rencana revisi tersebut adalah bentuk penghianatan.

"Kita tidak mau berhianat kepada rakyat, kita tidak mau KPK sebagai satu-satunya lembaga yang dipercaya memberantas tindak pidana korupsi dibatasi ruang geraknya. Kita (Gerindra,red), tetap akan menolak, karena revisi itu masih melemahkan KPK. Sampai saat ini Gerindra tidak ada perubahan sikap," pungkas Politisi asal Sumatera Barat ini. ***