Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ikatan Pelajar Putri NU Diminta jaga Budaya Nusantara dari Rongrongan Drama Korea
MPR RI
18 jam yang lalu
Ikatan Pelajar Putri NU Diminta jaga Budaya Nusantara dari Rongrongan Drama Korea
2
Resmi Dilantik, PCNU Tangsel Targetkan 10 Ribu Kader Penggerak
Peristiwa
13 jam yang lalu
Resmi Dilantik, PCNU Tangsel Targetkan 10 Ribu Kader Penggerak
3
Pasukan Laba Laba Siap Bersaing Raih Tempat Terbaik
Olahraga
16 jam yang lalu
Pasukan Laba Laba Siap Bersaing Raih Tempat Terbaik
4
Hutama Karya Buka Suara Soal Isu Jalan Tol Trans Sumatera Rawan Begal
Peristiwa
18 jam yang lalu
Hutama Karya Buka Suara Soal Isu Jalan Tol Trans Sumatera Rawan Begal
5
Jateng Jadi Biang Kerok Covid-19 di RI Meledak & Cetak Rekor
Kesehatan
19 jam yang lalu
Jateng Jadi Biang Kerok Covid-19 di RI Meledak & Cetak Rekor
6
Ingin Mencari Pemimpin? Datanglah ke Pondok Pesantren
Peristiwa
17 jam yang lalu
Ingin Mencari Pemimpin? Datanglah ke Pondok Pesantren
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Kurtubi Minta Pembahasan Cost Recovery Jangan di Banggar Tetapi di Komsi VII, Kenapa?

Senin, 22 Februari 2016 23:07 WIB
Penulis: Syafri Ario
kurtubi-minta-pembahasan-cost-recovery-jangan-di-banggar-tetapi-di-komsi-vii-kenapaKurtubi
JAKARTA- Pakar perminyakan sekaligus anggota DPR RI, Komisi VII meminta kepada SKK Migas dan KKKS, untuk membahas cost recovery di Komisi VII, bukan di Badan Anggaran.

"Pembahasan cost recovery jangan di banggar, karena di banggar, selalu ada tawar menawar, kami minta di Komsi VII, karena kami yang tahu secara teknis," papar Kurtubi, kepada legislatif.co, Senin (22/2/2016).

Selain itu, kata Kurtubi, negara juga tidak punya kontrol untuk mengawasi cost recovery tersebut. "Kita hanya percaya kepada akuntan publik," ujarnya.

Kemudian, Kurtubi juga mengatakan banyak persoalan di industri migas diantaranya yang paling penting adalah, perizinan, fiskal, dan kepastian hukum.

"Seperti PPn penghantaran gas dan kepastian hukum kita prihatin dengan bio remediasi," kata Kurtubi.

Iya juga mengaku kaget dengan jumlah perizinan yang diurus perusahaan Total, sebanyak 341 perizinan dari 17 instansi, berbeda dengan laporan yang ia terima dari instansi lain sebelumnya.

"Ini luar biasa, tolong dirinci, kemudian siapa yang bapak hubungi untuk izin tersebut, apakah bapak bupati atau siapa," tegasnya ***

wwwwww