Eks Komite Etik FIFA: Kebohongan di Sepak Bola Cepat atau Lambat Akan Terkuak Juga

JAKARTA- Mantan Komite Etik FIFA, Dali Tahir mengaku sudah kehabisan kata-kata dalam menanggapi belum tuntasnya konflik sepakbola Indonesia. Meski Ketua Komite Adhoc PSSI, Agum Gumelar telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

“Kebenaran itu pasti akan terkuak. Kalau sampai hal ini terjadi bagaimana reputasi seorang pejabat negara seperti Menpora Imam Nahrawi di mata masyarakat olahraga khususnya sepakbola. Bukankah kejujuran dan sportivitas itu simbol olahraga,” kata Dali Tahir di Jakarta.

Menurut Dali Tahir, Agum Gumelar telah berupaya semaksimal menyelamatkan sepakbola Indonesia. Namun, apa yang telah dilakukan mantan Ketua Umum PSSI, Ketua KONI/KOI dan mantan menteri dan petinggi TNI sepertinya tidak membuahkan hasil. Bahkan Menpora Imam Nahrawi terkesan memperpanjang seri dari episode kekisruhan sepakbola dalam negeri.

“Saya tau persis pak Agum itu mau ditunjuk FIFA menjadi Ketua Tim Ad hoc karena ingin memperjuangkan sepakbola sebagai bentuk kecintaannya terhadap olahraga dan keinginan menyelamatkan kehidupan pelaku sepakbola dan masyarakat yang menjadi korban akibat SK pembekuan PSSI. Tidak sedikit jumlah pelaku sepakbola dan masyarakat yang hidup dari sepakbola ,” jelasnya.

Tampaknya keinginan Agum itu terganjal dengan tidak adanya niat baik dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik sepakbola.Hal itu, katanya, bisa dilihat dengan adanya syarat yang tak mungkin terpenuhi untuk pencabutan SK Pembekuan PSSI yang diumumkan Menpora Imam Nahrawi.

“Tak ada niat Menpora sedikit pun untuk menyelesaikan konflik sepakbola. Syarat-syarat yang diajukan Imam Nahrawi untuk mencabut SK Pembekuan PSSI bukan hanya tidak mungkin bisa dipenuhi tetapi juga melanggar statuta FIFA seperti memaksakan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI harus digelar April 2016," tukasnya.

Untuk menggelar KLB PSSI, kata Dali Tahir, tidak bisa dipaksakan karena ada statuta yang harus dipatuhi. Persyaratannya, minimal 2/3 anggota PSSI yang mengajukan permintaan. Apalagi, PSSI di bawah kepemimpinan La Nyalla Mattaliti telah diakui secara resmi oleh FIFA.

Yang menjadi kekhawatiran Dali adalah bilamana Agum Gumelar yang merasa dipermainkan melepaskan tugas sebagai Ketua Tim Adhoc dan mengembalikannya kepada FIFA karena pemerintah tidak ada niat baik untuk menyelesaikannya. "Kalau sampai Agum menyerahkan kembali tugas yang dibebankan FIFA kepada FIFA berarti pemerintah harus bertanggung jawab penuh jika sepakbola Indonesia tidak bisa terbebas dari sanksi FIFA. Janganlah semuanya dianggap gampang dan bisa diselesaikan dengan tidak mengikuti statuta FIFA,” jelasnya.

Sebelumnya, Menpora menjelaskan ada sembilan poin yang harus dipenuhi oleh PSSI sebagai syarat pencabutan surat pembekuan yang diberikan sejak April 2015 lalu.

1. Menjamin eksistensi atau kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan Nasional yang dilakukan oleh PSSI melalui pengawasan dan pengendalian yang ketat oleh Pemerintah.

2. Menjamin adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban PSSI kepada AFC dan FIFA, bahwa keterlibatan Pemerintah dalam perbaikan tata kelola sepak bola Nasional di PSSI merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah dan bukan sebagai bentuk intervensi Pemerintah.

3. Mengedepankan ketaatan terhadap sistem hukum nasional.

4. PSSI berkomitmen secara konsisten terhadap perbaikan tata kelola sepak bola untuk kepentingan peningkatan prestasi olahraga sepak bola Nasional.

5. Menjamin adanya keterbukaan informasi publik yang akuntabel dalam bentuk pelaporan atau publikasi.

6. Menjamin terselenggaranya pola pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang profesional, berkualitas, serta transparan.

7. Menjamin tidak adanya pengaturan skor dan pola kartel dalam pengelolaan persepakbolaan Nasional serta pemenuhan jaminan perlindungan bagi pelaku olahraga profesional.

8. Menjamin bagi tercapainya prestasi Tim Nasional sebagai juara satu dalam event : 1) Piala AFF tahun 2016; 2) SEA Games tahun 2017 ; 3) Lolos Kualifikasi Piala Dunia tahun 2018; dan 4) Asian Games XVIII tahun 2018.

9. Mempercepat diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai yang diharapkan Pemerintah dengan tetap memperhatikan Statuta FIFA paling lambat harus dilaksanakan akhir bulan April 2016. ***