Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ikatan Pelajar Putri NU Diminta jaga Budaya Nusantara dari Rongrongan Drama Korea
MPR RI
20 jam yang lalu
Ikatan Pelajar Putri NU Diminta jaga Budaya Nusantara dari Rongrongan Drama Korea
2
Resmi Dilantik, PCNU Tangsel Targetkan 10 Ribu Kader Penggerak
Peristiwa
14 jam yang lalu
Resmi Dilantik, PCNU Tangsel Targetkan 10 Ribu Kader Penggerak
3
Pasukan Laba Laba Siap Bersaing Raih Tempat Terbaik
Olahraga
17 jam yang lalu
Pasukan Laba Laba Siap Bersaing Raih Tempat Terbaik
4
Jateng Jadi Biang Kerok Covid-19 di RI Meledak & Cetak Rekor
Kesehatan
20 jam yang lalu
Jateng Jadi Biang Kerok Covid-19 di RI Meledak & Cetak Rekor
5
Hutama Karya Buka Suara Soal Isu Jalan Tol Trans Sumatera Rawan Begal
Peristiwa
20 jam yang lalu
Hutama Karya Buka Suara Soal Isu Jalan Tol Trans Sumatera Rawan Begal
6
Ingin Mencari Pemimpin? Datanglah ke Pondok Pesantren
Peristiwa
18 jam yang lalu
Ingin Mencari Pemimpin? Datanglah ke Pondok Pesantren
Home  /  Berita  /  GoNews Group
Demo Menolak Transportasi Online

Fahri Hamzah: Indonesia Semakin Maju, Pemerintah Wajib Tau Konsekuensi Izin Transportasi Online

Fahri Hamzah: Indonesia Semakin Maju, Pemerintah Wajib Tau Konsekuensi Izin Transportasi Online
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Istimewa)
Selasa, 22 Maret 2016 16:23 WIB
Penulis: Daniel Caramoy
JAKARTA- Indonesia ini negara yang sudah maju, diakui atau tidak, menurut Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, terbukti dengan berkembang pesatnya transportasi online di Indonesia.

"ini adalah dunia baru, fenomena yang berkembang dan itu menciptakan lansekap serta platform bisnis baru di Indonesia, tidak mungkin kita tinggalkan. Negara harus punya imajinasi untuk melacak efek satu platform. Terutama yang terkait dengan pelayanan publik, atau infrastuktur publik," jelas Fahri, Selasa (22/03/2016) saat ditanya masalah aksi demo pengemudi taxi di Jakarta.

Menurutnya, Pemerintah harus segera melakukan studi dan begitu aplikasi itu dikasih izin beroperasional, kementerian terkait harus tahu konsekuensinya. "Bisnis ini akan dimiliki semua orang, dan siapa saja berhak untuk menjalankan usahanya," tutur Fahri.

Fahri juga menegaskan, negara harus lebih cerdas memantau jangan sampai perkembangan sektor modern mematikan sektor tradisional. "Bluebird dan kawan-kawan itu sektor tradisional, mereka sudah berbisnis berpuluh-puluh tahun, sekarang tiba-tiba orang dengan aplikasi dia komando semua yang punya mobil jadi pengusaha-pengusaha. Itu enggak boleh dimatikan, sebab logis dari ekonomi baru berdasarkan pengetahuan," tukasnya.

Cuma, kata Fahri, negara harusnya bisa menjembatani transisinya. Di antaranya modernisasi sistem kepemilikan taksi. "Jangan taksi dikuasai oleh pemodal besar. Taksi mesti mulai dikuasai setiap orang. Jadi supir taksi itu bisa menjadi pemilik taksi, sehingga bisa daftar ke aplikasi itu. Dia bisa menjadi peserta," jelasnya.

Jika sudah begitu kata Fahri, para pemilik tidak saja dikomando kantornya. "Nah pemilik modal besar itu pindah saja ke aplikasi. Dan itu pasti akan ke arah sana. Sekarang ini semua ada di sini (handphone), mau baca apa, mau bisnis apa, sudah ada semua kan," paparnya.

Menurutnya, yang mengendalikan tetap kita, mediumnya pindah. Tetapi pemerintah harus melacak ini. Jangan kemudian satu-satu ini bebasin, berantem orang di tengah jalan. Sekarang ini jangan lagi ngomong ketegasan, tetapi kecerdasan. Harus melampaui cara berpikir kreativitas sektor swasta kita," tandasnya.

Saat ini kata Fahri, UU regulasi baru juga sudah ada, tinggal cara mengaturnya saja. "Ini demokratisasi. Semua orang punya bisnis, ini bagus. Sekarang saatnya, supir-supir taksi itu kasih hak dia punya mobil. Di negara-negara yang tidak kacau, kuncinya adalah tidak ada monopoli pemilikan taksi. Tapi semua supir taksi menjadi pemilik taksi," paparnya lagi.

Kalau soal uber ga bayar pajak bagaiamana?. Menurut Fahri, nanti yang mengejar adalah dirjen pajak. "Enggak usah orang lain. Itu ada mekanismenya. Ini problemnya adalah karena platform dia bisa mengomando semua orang untuk menjadi pengusaha. Sementara kelompok lama, yang saya bilang kelompok tertindas. Itu saja," pungkasnya. ***

wwwwww