Ribut Dana Eskalasi, Anggota DPRD Riau Dorong Noviwaldy Buat Laporan ke KPK

PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Asri Auzar mendorong Wakil Ketua DPRD Noviwaldy Jusman menyampaikan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait masuknya dana eskalasi pada APBD Perubahan 2015, karena merupakan hak setiap warga negara Indonesia.

"Itu adalah hak beliau untuk melapor, saya kira sepanjang itu dilakukan menurut dia yang terbaik, kami tidak bisa mengatakan apa-apa," kata Asri Auzar ditemui GoRiau.com, Senin (4/3/2016).

Menurut Asri, masalah dana eskalasi ini sudah terlanjur bergulir ke publik. Apapun hasilnya, masalah ini harus segera dituntaskan, agar tak menimbulkan persoalan baru di belakang hari.

"Itu adalah hak keterbukaan. Kalau itu langkah yang diambil, berarti beliau sudah mengkaji dengan seksama. Bagi kami, yang dipertanyakan teman-teman dewan, kenapa dana eskalasi ini masuk. Jadi kalau beliau mau membawa ke jalur hukum sangat bagus, kita perlu kejujuran. Kami tentu sangat mendukung upaya ini," sebut politisi Demokrat ini lagi.

Hal yang sama juga disampaikan politisi Partai Gerindra, Taufik Arakhman. Ketua Badan Kehormatan DPRD Riau menyebutkan, apa yang direncanakan oleh Noviwaldy Jusman dalam sudut pandang langkah itu paling tepat.

"Itu adalah hak setiap orang, mungkin dari sudut pandang beliau adalah hal paling tepat. Masalah ini telah bergulir, tentunya masing-masing pihak harus memberikan klarifikasi untuk melihat sejauh mana masalahnya," tutup Taufik.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman berencana menyampaikan laporan ke KPK pada Selasa (5/4/2016). Ia mengatakan, laporan tersebut untuk memperjelas persoalan dana eskalasi yang tudingan banyak mengarah pada dirinya.

Dana eskalasi ini begulir di DPRD Riau, setelah anggota dewan mengajukan hak angket untuk mempertanyakan prihal masuknya anggaran pembayaran hutang daerah sebesar Rp220 miliar di APBD Perubahan 2015. Padahal anggaran tersebut sempat ditolak pada pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).***