Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Berpeluang Raih Norma Grand Master, Aditya Butuh 1 Poin Kemenangan
Olahraga
23 jam yang lalu
Berpeluang Raih Norma Grand Master, Aditya Butuh 1 Poin Kemenangan
2
Kalah dari Uzbekistan, Timnas U 23 Indonesia Masih Ada Peluang Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
20 jam yang lalu
Kalah dari Uzbekistan, Timnas U 23 Indonesia Masih Ada Peluang Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
3
Momen 26 Tahun BUMN, PLN Terus Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik di Jakarta
Pemerintahan
6 jam yang lalu
Momen 26 Tahun BUMN, PLN Terus Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik di Jakarta
4
Pejabat DKI Ini Bakal Mundur Sebagai ASN untuk Jadi Bupati Purwakarta
Pemerintahan
4 jam yang lalu
Pejabat DKI Ini Bakal Mundur Sebagai ASN untuk Jadi Bupati Purwakarta
5
Ramai-ramai Kecam Wasit, Baim Wong hingga Raffi Ahmad Suarakan #AFCCurangLagi
Olahraga
4 jam yang lalu
Ramai-ramai Kecam Wasit, Baim Wong hingga Raffi Ahmad Suarakan #AFCCurangLagi
6
Persiapkan Indonesia Hadapi Irak, Shin Tae-yong Optimistis Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
4 jam yang lalu
Persiapkan Indonesia Hadapi Irak, Shin Tae-yong Optimistis Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Hanya Merugikan Masyarakat, Dewan Inhil Sebut Perusahaan Nakal Harus Dieksekusi

Hanya Merugikan Masyarakat, Dewan Inhil Sebut Perusahaan Nakal Harus Dieksekusi
Anggota Komisi I DPRD Inhil, Fadli H Sofyan.
Sabtu, 09 April 2016 21:23 WIB
Penulis: Rida Ayu Agustina
TEMBILAHAN- Adanya perusahaan yang berdiri di suatu daerah, sepantasnya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan daerah itu sendiri, bukan malah sebaliknya.

Seperti yang terjadi di Inhil, Riau, kehadiran beberapa perusahaan malah merugikan masyarakat, seperti kasus penyerobotan lahan, pembawa hama pengrusak tanaman dan lain sebagainya.

Melihat hal itu, menurut Komisi I DPRD Inhil, harus diambil tindakan tegas seperti mengeksekusi perusahaan yang hanya menyusahkan masyarakat tersebut.

''Perusahaan kalau nakal, yok kita eksekusi,'' cetus Anggota Komisi I DPRD Inhil, Fadli H Sofyan saat RDP terkait penyerobotan lahan belum lama ini.

Contoh yang saat ini tengah ditangani oleh Komisi I, terkait pengaduan masyarakat tentang penyerobotan lahan oleh PT Palma II dan PT Alona, dimana dijelaskan Politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) itu, Komisi I sudah turun ke lokasi.

''Kita sudah turun ke PT Alona. Intinya kita tetap memperjuangkan masyarakat, hanya saja, letak perusahaan yang berada di perbatasan itu, sehingga kita menunggu dulu keputusan dari pihak Provinsi,'' tukas Fadli.adv

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/