Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
Lingkungan
23 jam yang lalu
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
2
Dinov dan Michelle Pimpin Parade Tim Indonesia di Pembukaan Dakar 2026
Olympic
17 jam yang lalu
Dinov dan Michelle Pimpin Parade Tim Indonesia di Pembukaan Dakar 2026
3
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa 'Geruduk' Imigrasi Jakbar
Umum
17 jam yang lalu
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa Geruduk Imigrasi Jakbar
4
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
Sepakbola
17 jam yang lalu
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
5
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
Sepakbola
18 jam yang lalu
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
6
Gagal Curi Poin di Bandung, Mundari Karya: Kami Dihukum
Sepakbola
17 jam yang lalu
Gagal Curi Poin di Bandung, Mundari Karya: Kami Dihukum
Home  /  Berita  /  Metropolitan

YARA: DPR Aceh Itu Tidak Serius Tangani Masalah Bendera

YARA: DPR Aceh Itu Tidak Serius Tangani Masalah Bendera
Bendera Bulan Bintang ketika dikibarkan oleh DPRK Lhokseumawe dan Aceh Utara, 15 Agustus 2015. (Foto: Mustafa Kamal Usandi)
Rabu, 27 April 2016 16:53 WIB
Penulis: Iskandar
BANDA ACEH - DPR Aceh tidak serius dalam menangani masalah Bendera, seharusnya itu menjadi prioritas politik mereka. Hal tersebut dikatakan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin SH kepada GoAceh.co, Selasa (27/4/2016).

"Pada saat sidang perdana 25 April 2016 DPR Aceh tidak hadir, jadi ini menandakan pihak DPRA tidak serius. Kalau bahasa kerennya DPRA itu ngomong doang, seharusnya itu menjadi prioritas politik mereka" ucap Safaruddin.

Dalam hal tersebut ia meminta ketegasan dari DPR Aceh, jangan habis biaya, tenaga dan pikiran dalam masalah bendera yang tak kunjung selesai. "Seharusnya hal yang terpenting harus dilakukan DPRA adalah memikirkan kesejahteraan masyarakat Aceh," papar putra Aceh Timur itu.

Karena murut Safar, secara hirarki undag-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Sekarang qanun tersebut bertentangan dengan PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Larangan Terhadap Bendera dan Lambang Daerah.

Sementara terkait adanya informasi atau isu aksi pengibaran bendera Bulan Bintang pada 30 April 2016, ia mengaku belum tahu, namun jika itu benar tidak ada masalah,

"Tapi kita berharap masalah itu harus segera diakhiri dan boleh-boleh saja dikibarkan, karena yang kita meminta kepada pengadilan sekarang memang itu," pungkas. (isk)

Editor:Mustafa Kamal Usandi
Kategori:Aceh, Metropolitan, Voli
wwwwww