Bertemu Pejabat Kementrian PUPera, DPRD Sumbar Sampaikan Keluhan Wisatawan Soal Kumuhnya Jembatan Layang Kelok 9

PADANG - Pasca diresmikan pemakaiannya oleh mantan presiden SBY tahun 2013 lalu, kawasan jembatan layang Kelok 9 di Kabupaten Limapuluh Kota, saat ini menjadi salah satu icon pariwisata unggulan di Sumatera Barat karena memiliki pemandangan alam yang indah menawan. Namun, penanganannya justru tidak dikelola dengan baik dan profesional, sehingga kawasan tersebut terkesan kumuh dan semrawut.

“Saya sering menerima keluhan para turis asing yang berkunjung ke sana lantaran pemandangannya terganggu oleh menjamurnya aktifitas pedagang kakilima di kawasan tersebut,” ungkap Muzli M Nur, anggota Komisi IV DPRD Sumbar, saat hearing dengan pejabat Kementerian PU-Pera di Padang, Selasa (24/5/2016).

Oleh karena itu, Muzli mempertanyakan, apakah tidak ada perencanaan untuk menyiapkan rest area bagi masyarakat di saat proyek ini akan dikerjakan. Sebab bagaimanapun, yang namanya rest area itu mau tidak mau harus disiapkan bangun .guna menanggulangi aruas kemacetan pengunjung dan aktifitas pedagang kakilima.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Eri Noviandi, Kasi Pembuat Komitmen, Balai Besar Proyek Jalan Nasional II menyebutkan, Pemkab Limopuluh Kota sudah pernah mengusulkan itu kepada Kementerian PU di Jakarta.

"Tetapi, hingga kini belum ada jawaban sama sekali dari pusat, sebab pengelolaan jalan layang Kelok 9 masih berada di tangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Hearing yang dipimpin ketua Komisi IV Marlis itu tak hanya membahas jalan layang kelok 9 yang dibiayai dengan dana APBN senilai lebih Rp.600 milyar itu. Tapi juga membahas beberapa kendala pembebasan tanah sejumlah proyek jalan nasional di Sumbar, antara lain ruas jalan Padang By Pas dan Sicincin-Malalak. ***