Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
Umum
18 jam yang lalu
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
2
Wapres Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri Usai Pertemuan dengan Prabowo di Lanud Halim
Umum
12 jam yang lalu
Wapres Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri Usai Pertemuan dengan Prabowo di Lanud Halim
3
Firman Soebagyo Sentil Politisi yang Ganti Baju tapi Tak Ganti Watak
Nasional
11 jam yang lalu
Firman Soebagyo Sentil Politisi yang Ganti Baju tapi Tak Ganti Watak
4
Persebaya Kirim 2 Wakil ke Timnas, Reza Arya dan Yuran Fernandes Bawa Misi Berbeda
Sepakbola
11 jam yang lalu
Persebaya Kirim 2 Wakil ke Timnas, Reza Arya dan Yuran Fernandes Bawa Misi Berbeda
5
Persija Jakarta Kirim Enam Pemain Ikut TC Timnas Indonesia di Bali
Sepakbola
11 jam yang lalu
Persija Jakarta Kirim Enam Pemain Ikut TC Timnas Indonesia di Bali
6
Jual e-KTP dan Ijazah via Media Sosial, Sindikat Pemalsu Dokumen di Koja Akhirnya Tumbang
Umum
18 jam yang lalu
Jual e-KTP dan Ijazah via Media Sosial, Sindikat Pemalsu Dokumen di Koja Akhirnya Tumbang
Home  /  Berita  /  Badminton

Meski Anggaran Pas-pasan, Pertahanan dan Keamanan NKRI Harus Ditingkatkan

Meski Anggaran Pas-pasan, Pertahanan dan Keamanan NKRI Harus Ditingkatkan
Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis. (istimewa)
Jum'at, 24 Juni 2016 15:05 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA- Masalah penyanderaan WNI oleh kelompk garis keras Abu Sayyaf di Filipina, Komisi I DPR RI meminta aparat TNI lebih meningkatkan keamanan diwilayah perairan khusunya di perbatasan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPR Ri Abdul Kharis. "Pertahanan keamanna Indonesia harus lebih ditingkatkan, betapapun anggaran pas-pasan. Karana kita akui anggaran belum tercapai. Kedua, penyelesaiannya kami beharap tidak seperti yang kemarin. Dimana semua ingin punya panggung, harusnya semua bersatu padu dengan satu kata menyelamatkan sandera," pinta Kharis, Jumat (24/06/2016) di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Dan menurutnya, proses pembebasan sandera tetap harus mengedepankan dipolomasi. "Pasti dong, ini kan melibatkan Kemenhan, BIN, BAIS Menlu, harus ada langkah Menlu guna diplomasi agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Kalau langkah diplomasi tidak membuahkan hasil, maka tentu pertahanan keamanan kita harus turun tangan dan dilakukan dengan sebaik mungkin," ujarnya.

Apakah kekuatan militer tidak perlu didahulukan?. "Militer bukan solusi utama, dahulukan proses melalui diplomasi, dengan target pembebasan secepatnya," ujarnya. ***

wwwwww