Publikasi di Televisi Hingga Rp1,8 M, DPRD Riau Nilai Humas Buang-buang Anggaran

PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi C DPRD Riau H. Musyaffak Asikin kaget dan meminta Sekretaris Dewan mengkaji ulang sistem publikasi yang menggunakan anggaran besar di Bagian Humas. Pasalnya, untuk biaya siaran di televisi saja mencapai Rp1,8 miliar terlalu besar, tidak sebanding dengan manfaat yang didapat di masyarakat.

"Jadi saya pikir Bagian Humas jangan asal rancang. Buatlah program yang betul-betul bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan dewan. Kaji lagi, dana sebesar itu sudah pas atau tidak," sampai Musyaffak, Sabtu (13/8/2016).

Politisi PAN ini mengatakan, publikasi ke media memang diperlukan lembaga dewan sebagai perwakilan rakyat, agar pesan-pesan tersampai ke masyarakat. Bukan diperlukan sekedar sebagai 'proyek'. Siaran televisi lokal di Riau belum sepenuhnya mampu untuk publikasi.

"Untuk apa besar-besar siaran langsung di tv, tak sampai kemana juga. Memang siarannya bisa menjangkau ke seluruh masyarakat Riau. Maka lihat asas manfaat, asas profesional. Disini yang kita butuhkan pesan-pesan di dewan ini tersampai. Buat efektif dan efisien," ungkapnya.

Begitu juga soal materi, menurut Musyaffak apa yang diprogramkan tidak sepenuhnya pas sebagai corong bagi kepentingan masyarakat. Humas sebagai lembaga penyambung antara dewan ke masyarakat seharusnya betul-betul mensosialiasikan kegiatan dewan yang harus diketahui umum.

"Misal sosialisasi Peraturan Daerah, kebijakan-kebijakan dan hasil reses anggota dewan. Malah saya lihat hasil reses tak pernah dipublis. Inikan sangat penting untuk diketahui, harusnya ini perlu. Agar masyarakat tak bertanya kalau dengan hasil kerja dewan," imbuhnya.

Reses sebagai langkah dewan menyerap aspirasi juga tidak diakomodir. Seharusnya pemerintah bersyukur apa yang jadi keluhan dari masyarakat bawah sudah dibawa oleh dewan. Mereka tinggal kerja menyusun apa yang dibutuhkan masyarakat.

"Selama ini program dibuat Satker hanya pada catatan di belakang meja, sehingga tak sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat," kesalnya.

Tidak Bermanfaat

Selain publikasi, Musyaffak juga mengkitisi biaya cetak buku profil anggota DPRD Riau 2014-2019 sebesar Rp300 juta. Ia menganggap proyek tersebut mubazir dan harus dibatalkan.

"Batalkan itu proyek, buang-buang duit saja. Kalau untuk profil dewan, harusnya itu ke media saja sudah cukup, dan itu dibuat dari awal-awal. Masa buku profil kami hanya buat kami yang baca. Harusnya masyarakat yang baca. Biar tahu masyarakat saya itu siapa, komisi saya apa?. Terus profil alat kelengkapan dewan itu apa saja, komisi ini bidang apa?. Kok malah buku isinya kami yang cerita, kami juga yang baca," celetuknya. ***