Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Uji Materi UUPA

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (23/8).

Permohonan uji materi ini diajukan Darmili, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Simeulue, Aceh yang pernah menjabat Bupati Kabupaten Simeulue selama dua periode.

MK menilai bahwa pemohon tidak menguraikan secara jelas kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon akibat berlakunya Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintah Aceh. "Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas perihal kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang dialaminya sebagaimana diatur dalam UUD 1945," ujarnya.

Oleh karena itu, MK menilai bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Seandainya pemohon memiliki kedudukan hukum, MK juga telah menyatakan bahwa jabatan kepala daerah hanya dibatasi sampai dengan dua periode saja. "Sehingga ketentuan yang substansinya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintah Aceh, tidak bertentangan dengan UUD 1945," pungkas Hakim Konstitusi.

Pemohon yang ingin kembali menjadi kepala daerah ini merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh yang membatasi jabatan kepala daerah hanya boleh sampai dua periode saja.