Jika Honorer 'Dirumahkan', DPRD Kuansing: Itu Sudah Melenceng dari Tujuan Pendirian Kuansing

TELUKKUANTAN - ‎Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing) menentang wacana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing yang akan 'merumahkan' 1.500 honorer pada tahun 2017 dengan alasan rasionalisasi anggaran.

"Itu sudah melenceng dari tujuan pendirian Kuansing. Kita punya program, bagaimana mengurangi angka pengangguran," tegas Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra, SH kepada GoRiau.com, Rabu (31/8/2016) pagi di Telukkuantan.

"Kalau mereka dirumahkan, tentu angka pengangguran akan meningkat di Kuansing. Nah, ini sudah tidak sejalan lagi dengan cita-cita rakyat Kuansing," tambah Andi.

Karena itu, dalam waktu dekat, DPRD akan memanggil Pemkab Kuansing membahas nasib 1.500 tenaga honorer yang akan dirumahkan tersebut. "Akan kita pertanyakan, apakah ini komentar Sekda sendiri atau atas keinginan bupati."

"Saat ini, para pegawai sudah tenang bekerja. Jadi, saya harap Pemkab jangan membuat pernyataan gaduh. Itu pernyataan gaduh namanya," ulas Andi. Ia mengaku siap mem-back up tenaga honorer Kuansing agar tidak kehilangan pekerjaan.

"Karena itu, Pemkab akan kita panggil, kita bantu mencari jalan keluarnya. Sebab, hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Semua pegawai menggantungkan hidup dari pekerjaannya sekarang. Kalau diberhentikan, mau makan apa anak istri mereka," beber Andi.

Sementara itu, Sekda Kuansing Drs. H. Muharman, MPd menyatakan akan merasionalisasi jumlah pegawai pada tahun 2017 mendatang. Hal ini dilakukan seiring dengan rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah.

"Kalau anggaran dirasionalisasi, tentu harus ada pengurangan pegawai. Jika tidak, tentu pemerintah kesulitan dalam membayar gajinya," terang Muharman beberapa waktu lalu.***