Komisi IX DPR Kembali Ingatkan Kemenkes untuk Tak Main-main Antisipasi Virus Zika

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk segera mengintensifkan langkah-langkah penanganan virus Zika. Pasalnya, penyebaran virus zika sudah semakin meningkat dan merebak ke negara-negara tetangga lainnya.

Terakhir, Malaysia telah mengkonfirmasi bahwa virus itu telah ditemukan di negara tersebut.

"Data terakhir, di Singapura sudah ada 185 pasien terinfeksi virus zika. Begitu juga di Malaysia. Dengan kondisi ini, pemerintah tidak boleh lagi berleha-leha," ungkap Anggota Komisi IX DPR Partaonan Dulay kepada GoNews.co, Minggu (4/09/2016) melalui siaran persnya di Jakarta.

Dalam rapat dengan direktorat pencegahan dan pengendalian penyakit, Sabtu (3/9), Komisi IX DPR RI kembali mengingatkan kemenkes agar bersungguh-sungguh mengantisipasi virus zika.

"Sejauh ini, penyebaran virus zika diketahui lebih banyak melalui nyamuk aides agepty. Di tengah musim penghujan seperti sekarang ini, perkembangbiakan nyamuk dikhawatirkan akan mempermudah persebaran virus tersebut.

"Komisi IX juga meminta pemerintah untuk mempersiapkan anggaran yang cukup dalam perang melawan zika. Karena kasusnya baru, anggaran yang dimiliki kemenkes sejauh ini masih diperuntukkan untuk menangani penyakit menular lainnya. Belum termasuk, anggaran untuk menangani dan menanggulangi virus Zika," tandasnya.

Selain itu, komisi IX DPR RI juga mendesak agar kemenkes melakukan penelitian-penelitian khusus terkait virus zika. Balitbang kemenkes diminta untuk mengundang para pakar dan ahli kesehatan untuk berpartisipasi.

Pasalnya, sampai sejauh ini pengobatan terhadap pasien yang terjangkit virus zika belum ditemukan. Indonesia sebagai negara besar tentu harus melakukan inisiasi penelitian dalam konteks perlindungan masyarakat.

"Seingat saya, beberapa waktu lalu, kemenkes berhasil melakukan penelitian dalam menyediakan vaksin flu burung. Kita mengharapkan, hal yang sama bisa dilakukan dalam penanganan virus Zika," pungkas Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, FPAN, dapil Sumut II. (***)