Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Desak DPR Makzulkan Gibran Mengacu Putusan MK dan MA
Hukum
9 jam yang lalu
Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Desak DPR Makzulkan Gibran Mengacu Putusan MK dan MA
2
Kebutuhan Industri Melonjak, BPS Catat Nilai Impor Nasional Naik 19,67 Persen Sepanjang 2026
Ekonomi
8 jam yang lalu
Kebutuhan Industri Melonjak, BPS Catat Nilai Impor Nasional Naik 19,67 Persen Sepanjang 2026
3
BMKG Prediksi Cuaca Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini
Metropolitan
15 jam yang lalu
BMKG Prediksi Cuaca Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini
4
Kapolri Jenderal Suyudi Ancam Pidana Anggota Polri dan BNN yang Isap Vape Narkotika
Umum
8 jam yang lalu
Kapolri Jenderal Suyudi Ancam Pidana Anggota Polri dan BNN yang Isap Vape Narkotika
5
Jet Pribadi Jatuh di Palm Beach, Kecelakaan Maut Tewaskan Sembilan Penumpang
Internasional
8 jam yang lalu
Jet Pribadi Jatuh di Palm Beach, Kecelakaan Maut Tewaskan Sembilan Penumpang
6
Aturan Baru Mabes Polri Berlaku, Personel Resmi Dilarang Isap Vape
Nasional
12 jam yang lalu
Aturan Baru Mabes Polri Berlaku, Personel Resmi Dilarang Isap Vape
Home  /  Berita  /  Riau

Wah, DPRD Rohil Dituding Main Belah Proyek 60 : 40 dengan SKPD

Wah, DPRD Rohil Dituding Main Belah Proyek 60 : 40 dengan SKPD
ilustrasi
Rabu, 28 September 2016 18:30 WIB
Penulis: Amrial
BAGANSIAPIAPI - Aksi demonstrasi dari ratusan masyarakat Rokan Hilir yang terhimpun dalam Forum Masyarakat Peduli Rokan Hilir (FORMASPEROHI), Rabu (28/9/2016) sempat memanas. Pasalnya salah satu perwakilan masyarakat menuding adanya ''kongkalingkong'' antara DPRD dengan SKPD dalam menentukan pemenang tender dengan sistem bagi hasil 60 : 40.

''Anda yang menampung aspirasi, anda yang merencanakannya dan anda yang mengerjakan proyek itu. Jadi kami masyarakat dan kontraktor mau kerja apa. Makan aja susah. Sudah banyak isu beredar tentang sistem bagi hasil 60 persen untuk DPRD dan 40 persen untuk SKPD,'' cetus Abdinata dengan nada lantang dihadapan anggota DPRD Rohil yang dihadiri oleh Dra Suryati, Suyadi, Yunadi, Krismanto dan Marusaha, Bakhtiar dan Ucok Mukhtar, Rabu (28/9/2016) di ruang pertemuan kantor DPRD Rokan Hilir Jalan Merdeka, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau

Abdinata mengungkapkan, masyarakat menginginkan istilah dana aspirasi dihapuskan. Apalagi jika dilihat perusahaan yang mendapatkan proyek tahun ini rata-rata berasal dari luar daerah. Terlebih lagi jika DPRD ikut bermain proyek, tentu akan mematikan perusahaan lokal. Parahnya lagi, masyarakat Rokan Hilir yang membayar pajak, tapi perusahaan luar yang memetik hasil.

Mendapat tudingan dari perwakilan pendemo, anggota DPRD Rokan Hilir, Yunadi,SE menampik dan menganggap tidak semua anggota DPRD ikut mendapat upeti maupun bermain proyek. Bahkan dia meminta kepada pendemo untuk mengambil dokumentasi siapa saja anggota DPRD yang hadir menerima masyarakat pada hari ini.

''Silakan ambil foto siapa saja anggota DPRD yang hadir hari ini. Kalau merasa digigit, janganlah membakar kasurnya, tapi bunuhlah kepindingnya," kata politisi Nasdem itu dihadapan warga.

Anggota DPRD dari partai Golkar, Afrizal juga menyesalkan Rokan Hilir kaya akan minyak. Jumlah proyek juga sangat banyak. JIka dibagi satu persatu keseluruh perusahaan yang ada di Rohil, dia menjamin semuanya pasti akan terakomodir. Namun kenyataannya, dengan adanya demonstrasi pada hari ini, berarti ada yang tak beres. ***

Kategori:Riau, Voli
wwwwww