Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kemenpora dan MNC Group Gelar Nobar Timnas U 23 Indonesia
Olahraga
13 jam yang lalu
Kemenpora dan MNC Group Gelar Nobar Timnas U 23 Indonesia
2
Lalu Mara Ingatkan Lobi Iwan Bule Bikin Shin Tae-yong Berani Ambil Resiko
Olahraga
11 jam yang lalu
Lalu Mara Ingatkan Lobi Iwan Bule Bikin Shin Tae-yong Berani Ambil Resiko
3
Kemenpora Dorong Pemuda Eksplorasi Minat dan Hobi Lewat Pesta Prestasi 2024
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Kemenpora Dorong Pemuda Eksplorasi Minat dan Hobi Lewat Pesta Prestasi 2024
4
Hadapi Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U 23, Shin Tae-Yong Berikan Kepercayaan Kepada Pemain Timnas Indonesia
Olahraga
11 jam yang lalu
Hadapi Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U 23, Shin Tae-Yong Berikan Kepercayaan Kepada Pemain Timnas Indonesia
5
Zendaya Buka Peluang Kembali ke Dunia Musik dengan Lagu Baru
Umum
7 jam yang lalu
Zendaya Buka Peluang Kembali ke Dunia Musik dengan Lagu Baru
6
Witan Sulaeman: Kami Hadapi Lawan Bagus
Olahraga
7 jam yang lalu
Witan Sulaeman: Kami Hadapi Lawan Bagus
Home  /  Berita  /  Riau

Wah, DPRD Rohil Dituding Main Belah Proyek 60 : 40 dengan SKPD

Wah, DPRD Rohil Dituding Main Belah Proyek 60 : 40 dengan SKPD
ilustrasi
Rabu, 28 September 2016 18:30 WIB
Penulis: Amrial
BAGANSIAPIAPI - Aksi demonstrasi dari ratusan masyarakat Rokan Hilir yang terhimpun dalam Forum Masyarakat Peduli Rokan Hilir (FORMASPEROHI), Rabu (28/9/2016) sempat memanas. Pasalnya salah satu perwakilan masyarakat menuding adanya ''kongkalingkong'' antara DPRD dengan SKPD dalam menentukan pemenang tender dengan sistem bagi hasil 60 : 40.

''Anda yang menampung aspirasi, anda yang merencanakannya dan anda yang mengerjakan proyek itu. Jadi kami masyarakat dan kontraktor mau kerja apa. Makan aja susah. Sudah banyak isu beredar tentang sistem bagi hasil 60 persen untuk DPRD dan 40 persen untuk SKPD,'' cetus Abdinata dengan nada lantang dihadapan anggota DPRD Rohil yang dihadiri oleh Dra Suryati, Suyadi, Yunadi, Krismanto dan Marusaha, Bakhtiar dan Ucok Mukhtar, Rabu (28/9/2016) di ruang pertemuan kantor DPRD Rokan Hilir Jalan Merdeka, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau

Abdinata mengungkapkan, masyarakat menginginkan istilah dana aspirasi dihapuskan. Apalagi jika dilihat perusahaan yang mendapatkan proyek tahun ini rata-rata berasal dari luar daerah. Terlebih lagi jika DPRD ikut bermain proyek, tentu akan mematikan perusahaan lokal. Parahnya lagi, masyarakat Rokan Hilir yang membayar pajak, tapi perusahaan luar yang memetik hasil.

Mendapat tudingan dari perwakilan pendemo, anggota DPRD Rokan Hilir, Yunadi,SE menampik dan menganggap tidak semua anggota DPRD ikut mendapat upeti maupun bermain proyek. Bahkan dia meminta kepada pendemo untuk mengambil dokumentasi siapa saja anggota DPRD yang hadir menerima masyarakat pada hari ini.

''Silakan ambil foto siapa saja anggota DPRD yang hadir hari ini. Kalau merasa digigit, janganlah membakar kasurnya, tapi bunuhlah kepindingnya," kata politisi Nasdem itu dihadapan warga.

Anggota DPRD dari partai Golkar, Afrizal juga menyesalkan Rokan Hilir kaya akan minyak. Jumlah proyek juga sangat banyak. JIka dibagi satu persatu keseluruh perusahaan yang ada di Rohil, dia menjamin semuanya pasti akan terakomodir. Namun kenyataannya, dengan adanya demonstrasi pada hari ini, berarti ada yang tak beres. ***

Kategori:Riau, Pemerintahan
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/