Dampingi Keluarga Korban Lakukan Perlawanan Hukum, KontraS Turun ke Meranti

SELATPANJANG - Koordinator komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (KontraS) Haris Azhar datang ke Selatpanjang, Kepulauan Meranti, Riau, Rabu (28/9/2016) siang. Kedatangan KontraS ke Selatpanjang untuk mendampingi keluarga korban kerusuhan tanggal 25 Agustus 2016 lalu melakukan perlawanan hukum.

Salah satu yang akan dilakukan pihak keluarga bersama KontraS adalah melayangkan gugatan perdata kepada negara. Gugatan itu ditujukan kepada Kapolri dan pimpinan polisi di daerah.

Dijelaskan Haris, hal itu telah diatur di KUH Perdata pasal 1370. Dimana, telah dijelaskan bahwa wajib memberikan ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan (akibat dibunuh). "Itu ada hitungannya, yang membunuh itu polisi maka institusi Polri bertanggungjawab menggantikan semua kerugian materil maupun imateril. KontraS yang akan ke pengadilan bersama keluarga korban," tegas Haris di Selatpanjang, Kamis (29/9/2016) siang.

Laki-laki berperawakan tinggi dan brewokan itu juga sempat mempertanyakan uang Rp25 juta yang diserahkan Kapolda Supriyanto kepada keluarga korban. Menurut Haris, negara tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk hal itu. "Itu uang apa dan darimana. Harus dipertanyakan, jangan-jangan itu uang damai. Makanya kita menyarankan pihak keluarga untuk mengembalikannya, dan keluarga bersedia," kata Haris juga.

Pertanyakan Rekonstruksi Tertutup oleh Polda Riau

Selain mempertanyakan sejumlah uang dari Kapolda Supriyanto kepada pihak keluarga korban bentrokan tanggal 25 Agustus 2016 lalu, Haris juga mempertanyakan rekonstruksi tertutup yang digelar oleh Polda Riau atas kasus Meranti Berdarah. Laki-laki berkacamata itu menyampaikan keberatan terhadap proses rekonstruksi tertutup yang digelar, Rabu siang. Katanya, rekonstruksi tersebut ilegal dan sebagai bentuk pembodohan terhadap masyarakat.

"Itu suatu keanehan. Harusnya dilakukan di TKP. Harus dicoba dulu, kalau ada ancaman baru dialihkan. Itu semua modus mereka saja," kata Haris dengan nada kesal.

Iya juga belum bisa terima hasil pemeriksaan oleh Polda terhadap kasus Meranti Berdarah. Menurut laki-laki Sarja Hukum dan pengacara itu lagi, jika hanya 4 polisi yang jadi tersangka itu sangat tidak masuk akal.

"Kasus ini rentan dimanipulasi. Melibatkan banyak polisi yang jadi tersangka hanya 4 orang. Apakah empat itu yang benar-benar bersalah, belum tentu. Almarhum (Adi) tidak bersalah karena tidak dibawa ke pengadilan. Yang melakukan pengkhianatan terhadap republik ini adalah polisi pada malam itu," katanya lagi.

"Semua polisi yang ada di Mapolres Meranti malam itu harus dinonaktifkan dan dimasukkan ke dalam sel. Enak saja kalau hanya dipecat," ujarnya dengan nada kesal.

Untuk itu, Ia juga meminta masyarakat Meranti ramai-ramai mengirimkan surat ke pimpinan Polri baik Kapolda maupun ke Kapolri, untuk mengawal agar proses hukum tersebut tidak dimanipulasi. Selain itu, disarankan juga masyarakat Meranti membuat tugu kekejaman polisi, biar polisi yang masuk ke Meranti tidak kurang ajar ke masyarakat. "Menurut saya ini penting. Tunjukkan bahwa masyarakat Meranti tidak tidak mau diam, ramai-ramai kirim surat ke Kapolda dan Kapolri. Tunjukkan bahwa masyarakat kita tidak bisa dianggap remeh," ujar Haris juga.

Sebelumnya, Rabu malam juga digelar dialog terbuka oleh Petisi Bela Rakyat dengan tema Masyarakat Meranti Menuntut Transparansi dalam Penegakan Hukum demi Tegaknya Keadilan. Dialog ini digelar di Gedung Wanita. ***