Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Minta Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Bansos Siak, Komisi III DPR RI Sambangi Kejati Riau
Politik
10 jam yang lalu
Minta Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Bansos Siak, Komisi III DPR RI Sambangi Kejati Riau
2
Dampak Kerumunan Pilkada dan Libur Akhir Tahun harus Diantisipasi
MPR RI
24 jam yang lalu
Dampak Kerumunan Pilkada dan Libur Akhir Tahun harus Diantisipasi
3
RDPU dengan DPR, Ferry J Kono: Masih Banyak Yang Belum Memahami Peran KOI
Olahraga
22 jam yang lalu
RDPU dengan DPR, Ferry J Kono: Masih Banyak Yang Belum Memahami Peran KOI
4
Kapolda Metro Jaya Disebut Potensial jadi Kapolri, Kapolda Riau jadi Kepala BNN
Umum
12 jam yang lalu
Kapolda Metro Jaya Disebut Potensial jadi Kapolri, Kapolda Riau jadi Kepala BNN
5
KPK Periksa Pejabat Kemensos terkait Bansos Covid-19
Hukum
13 jam yang lalu
KPK Periksa Pejabat Kemensos terkait Bansos Covid-19
6
DPR: Sinergi Regulasi dengan Kerja Pemerintah Membangun Optimisme PEN
DPR RI
12 jam yang lalu
DPR: Sinergi Regulasi dengan Kerja Pemerintah Membangun Optimisme PEN
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Jaga Stabilitas Investasi, APINDO: Pemerintah Harus Batasi LSM Asing

Jaga Stabilitas Investasi, APINDO: Pemerintah Harus Batasi LSM Asing
ilustrasi
Selasa, 25 Oktober 2016 19:45 WIB
JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta tegas membatasi aktivitas LSM asing terkait iklim usaha perkebunan kelapa sawit seperti sudah dilakukan oleh India, Rusia dan Cina. Kampenye negatif yang kerap dikemukakan LSM asing pada industri kelapa sawit nasional dikhawatirkan nantinya dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan investasi di Indonesia.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani, Selasa (25/10). "Semua usaha kelapa sawit nasional melaksanakan sustainability (keberlanjutan) berdasarkan regulasi nasional," ujar Hariyadi.

Menurut Hariyadi, kampanye hitam yang dilakukan LSM asing terhadap industri kelapa sawit nasional dilakukan secara serabutan dan menggunakan data yang dicampur antar resmi dan tak jelas kebenarannya.

"Intinya mereka mengambil data yang negatif untuk memojokkan industri kelapa sawit nasional," Hariyadi menuturkan.

Hariyadi menyarankan ke pemerintah agar memiliki persepsi yang sama mengenai kampanye hitam industri kelapa sawit nasional, melalui agen yang dilakukan LSM asing, sebagai pertarungan kepentingan dagang di level global.

Selanjutnya, pemerintah juga disarankan untuk mencari dan menerapkan instrumen perdagangan sehingga mampu melawan negara lain yang memberlakukan trade barrier terhadap industri kelapa sawit.

"Misalnya Indonesia harus mengurangi impor barang dari negara penentang kelapa sawit lalu menggantinya dari negara pembeli produksi kelapa sawit Indonesia. Pemerintah juga harus berani menerapkan kebijakan imigrasi kepada oknum yang menggunakan visa turis tapi bekerja sebagai LSM asing," ucap Hariyadi.

Hingga saat ini APINDO, menurut Hariyadi, kampanye negatif yang dilakukan LSM asing terhadap industri kelapa sawit nasional belum berpengaruh terhadap produktivitas hasil. APINDO mengimbau agar pemerintah tetap bertindak sesuai kedaulatan Indonesia tanpa terpengaruh kampanye hitam LSM asing.

"Iklim investasi untuk industri pengolahan kelapa sawit sampai kini juga masih kondusif," ujar Hariyadi.

Baca Juga: LSM Mighty Dianggap tak Paham Kondisi Hutan Papua

Salah satu bentuk kampanye hitam yang dilontarkan LSM asing belum lama ini seperti dilakukan oleh Mighty. LSM Mighty menuding bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab kebakaran hutan di Papua pada tahun lalu.

Berdasarkan penelusuran di laman resmi LSM Mighty maupun media sosial, diketahui organisasi tersebut dibentuk oleh Center for International Policy dan bekerjasama dengan Waxman Strategies, sebuah konsultan politik besutan Henry Waxman mantan Senator Amerika Serikat.

Data yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri terkait jumlah dan nama resmi LSM asing yang beraktivitas di Indonesia, ternyata nama LSM Mighty tidak termasuk LSM asing yang terdaftar secara resmi beroperasi di Indonesia. (rls)

Editor:Hermanto Ansam
Kategori:GoNews Group, Ekonomi, DKI Jakarta
wwwwww