Shohibul Anshor Kecam Penangkapan Aktivis HMI

MEDAN - Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP - PWMSU) Drs. Shohibul Anshor Siregar Msi mengecam penangkapan sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) oleh ‎Polda Metro Jaya pada Selasa, 8 November 2016, dini hari kemarin.

Ia menuding penangkapan terhadap sejumlah aktivis tersebut sangat tidak proporsional. "Saya tawarkan melihat secara keseluruhan dan proporsional. Semua ini disebabkan oleh sikap negara yang 'mengistimewakan' Ahok," kata Shohib ketika ditemui di kantor PWM - SU, Jalan SM. Raja Medan, Rabu, (9/11/2016).

Lanjut Shohib, Demo 411 menjadi catatan monumental sejarah dari segala sisi. Hanya karena seorang manusia arogan yang diistimewakan.
"HMI sebagai salah satu komponen intelektual bangsa tentulah memiliki kadar idealisme dan energi tersendiri dalam memberi jawaban atas permasalahan bangsanya," ungkap akademisi sosial politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini.

Karena itu, sambungnya, Indonesia tak boleh kehilangan jejak dan orientasi hingga mengutamakan sorotan pada hal - hal lebih kecil padahal induk masalahnya seolah tak dipentingkan. "Jangan lupa, negara membesar - besarkan kasus Buni Yani. Juga kasus Ahmad Dhani. Semua berpangkal pada pengistimewaan Ahok," jelas koordinator umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya ('nBasis) ini.

Alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini melanjutkan, barulah setelah unjuk rasa besar yang santun itu dan setelah mendengar rencana aksi 25 November secara resmi Presiden menjanjikan proses hukum yang cepat dan transparan. "Padahal semua berharap ada tindak lanjut agar unjuk rasa 411 tidak digelar," ujar ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD - IMM) Sumut periode 1986 - 1988 ini.

Informasi sebelumnya, sejumlah aktivis HMI ditangkap polisi terkait aksi 411. Tak sampai di situ, semuanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Pasal 212 jo Pasal 214 KUHP tentang kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.