Kapolri dan Panglima TNI Bertemu Tegaskan Larangan Aksi Gelar Sajadah Salat Jumat di Jalan, Gatot Nurmantyo: Gunakan Masjid yang Ada

JAKARTA - Aksi lanjutan dari demo 4 November 2016 lalu dianggap sudah tidak relevan. Bahkan rencana menduduki gedung DPR RI juga diindikasikan sebagai gerakan Pemecah Belah bangsa.

Hal tersebut diungkapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, usai menggelar pertemuan di Mabes Polri, Senin (21/11/2016).

"Aksi lanjutan 25 November dan 2 Desember jangan sampai menganggu ketertiban umum, apalagi hari Jumat adalah hari kerja, jika rencana menggelar sajadah disepanjang jalan dilakukan kita akan melarang. Silahkan salat Jumat di Masjid-masjid yang ada," ujar Panglima TNI.

Panglima juga mengingatkan, khususnya untuk pengamanan, pihaknya sudah siap dan sangat siap membackup pihak Kepolisian. "Secara keamanan kita siap. Kita juga instruksikan kepada semua anggota di daerah tetap siaga penuh guna mengantisipasi segala kemungkinan gangguan kemanan," ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito karnavian menduga, bahwa aksi lanjutan ini sudah tidak murni dengan tuntutan awal. Karena adanya indikasi yang mengancam keutuhan NKRI inilah dirinya menggelar rapat dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Intinya ini untuk mengantisipasi aksi 25 November dan 2 Desember. Info yang kita terima 25 November akan ada unjuk rasa di DPR. Ada upaya-upaya tersembunyi dari kelompok-kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha untuk menguasai DPR," kata Kapolri Tito di Mabes Polri.

Selain itu, Tito juga menyinggung soal akan adanya upaya ?menggulingkan pemerintahan. Menurutnya, secara UU, dalam Pasal 104 dan Pasal 107 KUHP, itu adalah perbuatan melanggar hukum.

"Kalau bermaksud menggulingkan pemerintahan, itu masuk pasal makar. Kalau ada upaya itu, kami akan melakukan pencegahan dengan memperkuat gedung DPR MPR sekaligus membuat rencana kontijensi, tegas, terukur sesuai undang-undang," kata Kapolri. ***