Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Tinggalkan Kursi Wapres, Ini Rincian Uang Pensiun dan Rumah Dinas yang Menantinya
Nasional
14 jam yang lalu
Gibran Tinggalkan Kursi Wapres, Ini Rincian Uang Pensiun dan Rumah Dinas yang Menantinya
2
Prabowo Bahas Konsekuensi Konstitusional di Istana Usai Wapres Gibran Resmi Mengundurkan Diri
Nasional
14 jam yang lalu
Prabowo Bahas Konsekuensi Konstitusional di Istana Usai Wapres Gibran Resmi Mengundurkan Diri
3
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Lima Paragraf
Nasional
14 jam yang lalu
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Lima Paragraf
4
Gibran Rakabuming Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI, Proses Pengganti Wapres Segera Bergulir
Nasional
16 jam yang lalu
Gibran Rakabuming Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI, Proses Pengganti Wapres Segera Bergulir
5
Indonesia Rising Giant, Ical Syamsudin: Antara Optimisme, Ambisi, dan Tantangan
Umum
18 jam yang lalu
Indonesia Rising Giant, Ical Syamsudin: Antara Optimisme, Ambisi, dan Tantangan
6
Eksekusi Putusan Mahkamah Agung, Kemendikdasmen Tarik Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Wakil Presiden Gibran
Nasional
16 jam yang lalu
Eksekusi Putusan Mahkamah Agung, Kemendikdasmen Tarik Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Wakil Presiden Gibran
Home  /  Berita  /  PON

Komisi I DPRA: Dana Otsus Kerap Digunakan untuk Belanja Aparatur

Komisi I DPRA: Dana Otsus Kerap Digunakan untuk Belanja Aparatur
Diskusi Refleksi 10 Tahun UUPA yang digelar IDeAS, di Warkop 3 in 1, Lampineung, Banda Aceh, Kamis (24/11/2016) [Hafiz Erzansyah]
Kamis, 24 November 2016 21:51 WIB
Penulis: Hafiz Erzansyah

BANDA ACEH - Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh mengatakan, dana otonomi khusus (otsus), dialokasikan khusus untuk pembangunan di Aceh. Namun, di kabupaten/kota‎, dana tersebut kerab digunakan untuk belanja aparatur daerah.

Hal ini disampaikan Abdullah Saleh, dalam acara diskusi publik Refleksi 10 Tahun UUPA yang diselenggarakan Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), di Warung Kopi 3 in 1, Lampineung, Banda Aceh, Kamis (24/11/2016).‎ 

Baca juga

IDeAS ‎Gelar Diskusi Refleksi 10 Tahun UUPA

"‎Dana Otsus dialokasikan sampai ke belanja aparatur daerah, bukan hanya untuk pembangunan. Seharusnya ini digunakan khusus untuk pembangunan Aceh," ujarnya selaku pemateri dalam diskusi publik tersebut.

Ia menjelaskan, pembagian awal otsus Aceh sebanyak 60 persen, dikelola pemerintah kabupaten/kota dan 40 persen dikelola pemerintah provinsi. "Namun, di lapangan kita menemukan banyak hasil yang tidak mencapai target dalam hal pembangunan," katanya.

Baca juga

Masa Anggaran Berakhir, Jembatan Gantung Belum Juga Diperbaiki

‎Abdullah Saleh melanjutkan, akhirnya pembagian itu ditarik kembali pada tahun 2012-2013 kabupaten/kota menolak dengan terus mendesak pemerintah provinsi untuk membagi kembali dana tersebut. "Akhirnya terbagi 60 persen kabupaten/kota dan 40 persen untuk provinsi. Akan tetapi, pengelolaan sebanyak 60 persen tersebut, pelaksanaannya tetap dikelola di provinsi," jelasnya.

‎Ia menambahkan, setelah pembagian itu, pengawasan pembangunan di daerah dilakukan oleh pihak SKPA. DPRA menemukan banyak SKPA yang tidak menyelesaikan secara tuntas program tersebut. 

Editor:TAM
Kategori:PON
wwwwww