BLANGKEJEREN - Jika hak interpelasi yang diajukan beberapa anggota DPRK Gayo Lues (Galus) kepada pimpinan DPRK setempat tak jadi dilaksanakan, anggota perwakilan rakyat yang ada dinilai mandul. Alasannya karena tak mampu menjaga amanah rakyat yang sudah diwakilkan pada anggota dewan terhormat.
Pernyataan itu diungkapkan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK setempat, Yusuf Haswad, Senin (7/01/2017). Dikatakannya, pencopotan yang dilakukan Pemkab Gayo Lues, kepada puluhan PNS eselon 2, 3 dan 4 beberapa waktu lalu, menabrak PP 18/2016 dan UU 10/2016 serta instruksi Mendagri maupun PP 53 tahun 2010.
"Jika hal ini dibiarkan, jangan harap DPRK Galus yang merupakan lembaga negara terhormat, akan memiliki wibawa di mata masyarakat, bahkan bisa menjadi lembaga yang tak bisa dipercaya," katanya.
Hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua DPRK Galus, Tawar Nate. Ia sangat mendukung hak interpelasi yang diajukan oleh beberapa anggota DPRK, terkait tindakan penopotan puluhan pejabat eselon 2, 3 dan 4. Namun demikian perlu diingat, DPR merupakan lembaga politik, sehingga perlu pendalaman serius terkait permasalahan ini.
Baca
Copot Pejabat di Daerah
Wakil DPRK: Pemkab Galus Langgar PP No 53 Tahun 2010
"Jika memang sudah sepakat dan bisa mempertanggungjawabkan seluruh ucapan dan perbuatan, saya siap di depan untuk menyuarakan suara rakyat yang merasa haknya telah dikebiri oleh Pemkab. Namun jika masih setengah hati, maka perlu dikaji ulang rencana ini," katanya.
Baca
Pelantikan Diduga Sarat Kepentingan, DPRK Galus akan Interpelasi
Pun demikian, hingga saat ini unsur pimpinan DPRK Galus sama sekali belum menerima surat pengajuan hak interpelasi yang ditandatangani lima anggota dewan setempat. “Kalau tadi suratnya sudah diserahkan pada Sekwan, kemungkinan hari Senin sudah kami terima, dan akan segera kami gelar pleno," tandas Tawar Nate.
