Minta Pengawasan Panti di Riau Diperketat, Gubri: Kalau tak Mampu Mundur Saja

PEKANBARU - Pasca terbongkarnya dugaan penelantaran dan penyiksaan di Panti Asuhan dan Panti Jompo Yayasan Tunas Bangsa Pekanbaru, Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman meminta Dinas Sosial (Dissos) Provinsi Riau dan Dissos Kota Pekanbaru memperketat pengawasan.

Miris mengetahui bawahannya kecolongan dalam mengawasi panti asuhan dan panti jompo yang beroperasi di wilayahnya, orang nomor satu di Riau ini pun menegaskan agar perizinan dan keberadaan panti di wilayah masing-masing kabupaten dan kota ditertibkan.

"Kami minta PNS betul-betul melakukan tugasnya. Ini soal nyawa dan kehidupan, jangan main-main," kata Andi Rachman kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Rabu (1/2/2017) malam.

Bahkan, Andi pun menyarankan bawahannya untuk mundur saja apabila tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Kalau tidak mampu mundur saja. Biar digantikan dengan yang mampu menangani," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Chairani menuntaskan pemeriksaannya sebagai saksi di Mapolresta Pekanbaru, Rabu (1/2/2017) malam, terkait kasus Yayasan Tunas Bangsa, dengan tersangka LN alias Lili, pemilik yayasan tersebut.

Usai diperiksa selama lima jam lebih, Chairani mengaku 'dicecar' 15 pertanyaan oleh penyidik soal perizinan Yayasan Tunas Bangsa, tempat almarhum M Zikli dititipkan, hingga akhirnya meninggal dunia di rumah sakit secara tidak wajar.

Dalam kesempatannya, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini juga membantah, terkait kabar dan tudingan, kalau oknum petugasnya (Dinas Sosial) diduga menerima sejumlah uang dari pihak Yayasan Tunas Bangsa, yang dikelola tersangka.

"Saya rasa tidak ada, Insya Allah nggak, tapi saya tidak tau lah, kan masih dalam proses penyidikan (kepolisian, red) semua. Terlalu pagi menyimpulkan, kita tidak boleh menuduh orang," ungkapnya di Mapolresta Pekanbaru. ***