Pojokkan MUI di Status FB, Anggota DPRD dari PDIP Ini Dikecam Netizen

MEDAN - Seorang anggota DPRD Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, Komariah Siregar menjadi bulan-bulanan netizen beberapa hari ini.

Pasalnya, politikus PDI Perjuangan itu mengunggah sebuah penyataan melalui akunnya di media sosial Facebook yang diduga bernada melecehkan MUI dan ulama.

“Sungguh kotor permainan itu, MUI dibayar berapa ya untuk itu,” tulis Komariah di akun Facebooknya, Kamis (1/2) lalu.

Tak hanya itu, Komariah juga menulis, “Ternyata di balik penistaan agama itu dipolitisir SBY, masyarakat ikut gayanya. Walau tidak semua Islam terprovokasi tapi caranya ini rupanya enak ya jadi nomor 1 di pemerintahan secara islam pemimpin koruptor itu harusnya digantung hukuman mati supaya kapok. Tolong buktikan ya Allah sebanyak-banyaknya.”

Sontak unggahan itu pun langsung mendapat respons dari netizen. Salah satu netizen Habibbi P Harahap yang membagikan ulang status Komariah ini berkomentar.

“Ibu Komariah mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebagai wakil rakyat mohon jangan pojokkan MUI dengan bahasa yang sungguh menyakitkan. Mohon komentarnya dihapus karena saya khawatir itu akan menjadi provokasi bagi masyarakat luar. Karena ibu adalah wakil rakyat di Paluta,” tulisnya.

Akibat postingan ini MUI Kabupaten Paluta bersama sejumlah ormas Islam dan aktivis pemuda menggelar rapat koordinasi untuk menyikapi hal tersebut, Jumat (3/2).

Dalam pernyataan MD KAHMI yang diwakili Sekretaris Ganti Pulungan mengatakan tidak terima dengan postingan tersebut.

Dia telah menghubungi yang bersangkutan. “Saya sudah hubungi beliau dan mempertanyakan kebenarannya dan beliau mengakui itu postingan beliau,” tegasnya seperti diberitakan Pojoksatu, Senin (6/2).

Sedangkan, Ketua MUI Paluta, Adabul Ahyar Siregar mengatakan akan melakukan kordinasi internal dan akan menuntaskan permasalaah ini meskipun harus menempuh jalur hukum.

Saat ini, status tersebut memang sudah dihapus yang bersangkutan. Postingan terakhir yang tersisa adalah tertanggal 25 Januari 2017. (jpnn)