Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
22 jam yang lalu
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
2
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
22 jam yang lalu
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
3
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
Umum
20 jam yang lalu
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
4
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
11 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
5
Manajemen Garudayaksa FC Beri Waktu Libur Momen Jeda FIFA Matchday
Sepakbola
22 jam yang lalu
Manajemen Garudayaksa FC Beri Waktu Libur Momen Jeda FIFA Matchday
Home  /  Berita  /  Lingkungan

Selasa Lusa Kembali Digelar Aksi 212, Ini 4 Tuntutannya...

Selasa Lusa Kembali Digelar Aksi 212, Ini 4 Tuntutannya...
ilustrasi
Minggu, 19 Februari 2017 21:11 WIB

JAKARTA - Forum Umat Islam (FUI) sudah memastikan bakal berdemo pada Selasa (21/2) lusa. Dalam demo yang dinamakan Aksi 212 ini, ada empat tuntutan yang akan disuarakan.

Sekjen Dewan Syuro FPI DKI Jakarta Habib Novel Bamukmin mengatakan, salah satu tuntutannya adalah mendesak memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama.

Tuntutan kedua agar pemerintah segera menonaktifkan Ahok sebagai gubernur DKI.

Selain itu, pihaknya juga meminta polisi berhenti menangkap mahasiswa dan menyetop kriminalisasi terhadap ulama.

"Jadi kami meminta kepada pemerintah untuk segera yang namanya Menteri Dalam Negeri menonaktifkan Ahok karena sudah menjadi terdakwa dan sudah sepuluh kali persidangan. Itu jelas indikasi Ahok bersalah dan tidak terbantahkan," kata Novel saat dihubungi, Minggu (19/2).

Merujuk hukum, menurut Novel, pemerintah berhak menonaktifkan Ahok sebagai gubernur dan memenjarakannya karena salah satu pelanggarannya.

Yaitu Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama ancaman pidananya berjumlah lima tahun kurungan.

"Itu kan 156a jelas. Unsur pidana jelas," tegas dia. (jpnn)

Editor:Arie RF
Sumber:jpnn.com
Kategori:Badminton, Olympic, Lingkungan, DKI Jakarta
wwwwww