Sufmi Dasco: Pilgub DKI Belum Sesuai Harapan, Ada Banyak Kecurangan Modus Baru

JAKARTA - Dari hasil real count rekap C1 oleh KPU DKI, Paslon Anies - Sandi berada di posisi kedua. Meski perolehan suara Anies-Sandi cukup tinggi dan hampir dapat dipastikan lolos ke putaran kedua, Gerindra mengaku belum puas dan menganggap hasil tersebut belum maksimal.

"Kami tetap menganggap hasil tersebut belum maksimal memenuhi harapan kami. Kami melihat adanya celah model kecurangan baru yang sedikit berbeda dengan praktek-praktek kecurangan pada Pilkada sebelumnya," ujar Sufmi Dasco yang merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Minggu (19/2/2017).

Lanjut Dasco, jika selama ini kecurangan lebih didominasi pada proses rekapitulasi berjenjang yang dimanipulasi, pada Pilgub DKI Jakarta kemarin yang paling mengkhawatirkan adalah migrasi pemilih yang mengakibatkan penggelembungan pemilih di tingkatan TPS.

"Banyak sekali pemilih yang tidak dikenali warga setempat tanpa identitas yang lengkap yang memaksa untuk memilih," ujarnya kepad GoNews.co, melalui siaran persnya.

Saking banyaknya jumlah pemilih kata dia, di daerah tertentu bahkan ada informasi jika pencoblosan masih terjadi setelah lewat batas waktu pencoblosan pukul 13.00 WIB.

"Saya telah melihat video antrian pemilih yang masih sangat panjang yang disebutkan di wilayah Mall of Indonesia Kelapa Gading padahal waktu sudah menunjukkan jam 13.15.WIB. Benar atau tidaknya video tersebut harus kita verifikasi bersama," paparnya.

Fenomena ini kata dia, sebenarnya aneh sekali karena Jakarta adalah Provinsi yang berwujud sebuah kota yang tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan Provinsi lain.

"Tidak sulit bagi siapapun warga Jakarta untuk memilih di TPS yang sesuai dengan KTP nya, karena jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain paling lama hanya 3 jam naik kendaraan umum dan Pilgub dijadikan hari libur. Jadi sebenarnya nyaris tidaka ada alasan bagi pemilih untuk memilih tidak di TPS tempat dia terdaftar," tandasnya.

Hal lain yang mengkhawatirkan menurutnya adalah, sulitnya mencegah praktik politik uang di tingkat TPS. Tidak terlihat upaya maksimal pencegahan pemilih membawa HP atau kamera masuk ke dalam bilik TPS.

Padahal HP atau kamera adalah alat yang paling sering digunakan untuk transaksi politik uang. "Foto kertas suara yang dicoblos biasanya digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan uang suap," tegas Dasco.

"Kita tidak boleh mengabaikan begitu saja informasi yang beredar di masyarakat soal politik uang. Indikasi kuat adalah adanya TPS yang perolehan suara salah satu pasangan calon 100 %. Di Jakarta tidak ada sistem noken, dan masyarakat Jakarta sangat heterogen sehingga nyaris tidak masuk akal jika pasangan calon lain tidak meraih satupun suara," timpalnya.

Ditengah kesulitan ekonomi yang dialami sebagian besar warga Jakarta saat ini, uang sejumlah ratusan ribu sebagai imbalan memilih bisa jadi sangat efektif dilakukan untuk meraih kemenangan secara curang.

Kita harus lakukan evaluasi serius untuk menangkal praktek politik uang ini," pungkasnya. ***