Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Performa Apik Berbuah Manis, Zanadin Faris Dipanggil Timnas Indonesia
Sepakbola
23 jam yang lalu
Performa Apik Berbuah Manis, Zanadin Faris Dipanggil Timnas Indonesia
2
Persib Bandung Bersiap Hadapi Shan United di Shopee Cup 2026
Sepakbola
7 jam yang lalu
Persib Bandung Bersiap Hadapi Shan United di Shopee Cup 2026
3
Said Didu Balas Somasi Golkar, Kuasa Hukum: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Salah Alamat
Nasional
8 jam yang lalu
Said Didu Balas Somasi Golkar, Kuasa Hukum: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Salah Alamat
4
Menpora Erick Sebut Pencoretan Cabor Olimpiade di SEA Games 2027 Khianati Perjuangan Atlet
Kemenpora
23 jam yang lalu
Menpora Erick Sebut Pencoretan Cabor Olimpiade di SEA Games 2027 Khianati Perjuangan Atlet
5
Kemenkeu Pacu Serapan APBN Rp945 Triliun, Ingatkan Pemda Fokus Program Prioritas
Nasional
10 jam yang lalu
Kemenkeu Pacu Serapan APBN Rp945 Triliun, Ingatkan Pemda Fokus Program Prioritas
6
Bursa Menguat di Tengah Mundurnya Gibran, Investor Mampu Bedakan Politik dan Ekonomi
Nasional
8 jam yang lalu
Bursa Menguat di Tengah Mundurnya Gibran, Investor Mampu Bedakan Politik dan Ekonomi
Home  /  Berita  /  Badminton

Sindir Pidato Jokowi, Hidayat Nur Wahid: Demokrasi Kebablasan, Contohnya Pak Ahok

Sindir Pidato Jokowi, Hidayat Nur Wahid: Demokrasi Kebablasan, Contohnya Pak Ahok
Foto: Humas MPR.
Kamis, 23 Februari 2017 21:32 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), menanggapi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai kebebasan demokrasi di Indonesia terlalu bebas.

Menurut Jokowi, praktik demokrasi yang kebablasan ini membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem.

Menurut Hidayat, demokrasi yang kebablasan itu jika menghalalkan segala cara guna mencapai tujuan tertentu.

"Seperti Pak Ahok, datang ke Pulau Seribu sosialisasikan program perikanan, eh malah ngomong al-Maidah 51, itu kan kebablasan," ujar dia di Lombok Timur, NTB, Kamis (23/2).

Tak berhenti di situ, demokrasi kebablasan yang dilakukan calon gubernur DKI Jakarta tersebut juga kembali terulang tatkala prosesi serah terima jabatan usai cuti kampanye.

HNW mempersoalkan pernyataan Ahok yang mengatakan memilih pemimpin berdasarkan agama merupakan hal yang berlawanan dengan konstitusi.

"Saya menolak itu, konstitusi mana yang dimaksud,'' katanya. ''Kalau konstitusi Indonesia, jelas tidak ada pasal di UU yang melarang orang memilih berdasarkan agama".

Keyakinannya ini ia dasarkan pada kenyataan bahwa 90 persen kalangan non-Muslim pada Pilgub DKI Jakarta pun memilih pemimpin yang seagamanya.

"Itu artinya, mereka memilih berdasarkan agama. Kalau mereka boleh, kenapa umat Islam enggak boleh," katanya menambahkan.

Selain berdasarkan agama, kriteria seorang pemimpin diikuti juga dengan sikap yang baik, antikorupsi, profesional, dan amanat terhadap rakyatnya. ***

wwwwww