Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mandiri 3X3 Indonesia Tournament 2024 Disambut Antusias di Medan
Olahraga
22 jam yang lalu
Mandiri 3X3 Indonesia Tournament 2024 Disambut Antusias di Medan
2
Pelita Jaya Jadi Tim Pertama Lolos BCL Asia, Coach Ahang Blak-blakan Terkait Persaingan di Next Round
Olahraga
17 jam yang lalu
Pelita Jaya Jadi Tim Pertama Lolos BCL Asia, Coach Ahang Blak-blakan Terkait Persaingan di Next Round
3
UEA Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 FIFA 2027
Olahraga
17 jam yang lalu
UEA Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 FIFA 2027
4
Duel Fisik dan Membaca Permainan Itu Keunggulan Sergio Ramos
Olahraga
22 jam yang lalu
Duel Fisik dan Membaca Permainan Itu Keunggulan Sergio Ramos
5
Penuhi Target ke Semifinal Piala Asia U 23, Timnas Indonesia Selangkah Lagi Raih Tiket ke Paris
Olahraga
12 jam yang lalu
Penuhi Target ke Semifinal Piala Asia U 23, Timnas Indonesia Selangkah Lagi Raih Tiket ke Paris
6
Cetak Sejarah Baru, Timnas U 23 Indonesia Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23
Olahraga
11 jam yang lalu
Cetak Sejarah Baru, Timnas U 23 Indonesia Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Sindir Pidato Jokowi, Hidayat Nur Wahid: Demokrasi Kebablasan, Contohnya Pak Ahok

Sindir Pidato Jokowi, Hidayat Nur Wahid: Demokrasi Kebablasan, Contohnya Pak Ahok
Foto: Humas MPR.
Kamis, 23 Februari 2017 21:32 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), menanggapi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai kebebasan demokrasi di Indonesia terlalu bebas.

Menurut Jokowi, praktik demokrasi yang kebablasan ini membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem.

Menurut Hidayat, demokrasi yang kebablasan itu jika menghalalkan segala cara guna mencapai tujuan tertentu.

"Seperti Pak Ahok, datang ke Pulau Seribu sosialisasikan program perikanan, eh malah ngomong al-Maidah 51, itu kan kebablasan," ujar dia di Lombok Timur, NTB, Kamis (23/2).

Tak berhenti di situ, demokrasi kebablasan yang dilakukan calon gubernur DKI Jakarta tersebut juga kembali terulang tatkala prosesi serah terima jabatan usai cuti kampanye.

HNW mempersoalkan pernyataan Ahok yang mengatakan memilih pemimpin berdasarkan agama merupakan hal yang berlawanan dengan konstitusi.

"Saya menolak itu, konstitusi mana yang dimaksud,'' katanya. ''Kalau konstitusi Indonesia, jelas tidak ada pasal di UU yang melarang orang memilih berdasarkan agama".

Keyakinannya ini ia dasarkan pada kenyataan bahwa 90 persen kalangan non-Muslim pada Pilgub DKI Jakarta pun memilih pemimpin yang seagamanya.

"Itu artinya, mereka memilih berdasarkan agama. Kalau mereka boleh, kenapa umat Islam enggak boleh," katanya menambahkan.

Selain berdasarkan agama, kriteria seorang pemimpin diikuti juga dengan sikap yang baik, antikorupsi, profesional, dan amanat terhadap rakyatnya. ***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/