BANDA ACEH - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menolak konsorsium BUMN serta meminta Presiden untuk menyetujui agar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe dikelola oleh Pemerintah Aceh.
Hal ini disampaikan Ketua KAMMI Aceh Tuanku Muhammad di sela-sela konferensi pers Panitia Percepatan Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe di Banda Aceh, Rabu (15/3/2017)
Dikatakannya, sebagaimana diketahui telah keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang KEK Arun Lhokseumawe yang diteken Presiden Joko Widodo pada 17 Februari 2017.
"Dalam PP tersebut, tiga kawasan yang diusul untuk menjadi kawasan ekonomi khusus, yaitu kompleks kilang Arun, Kecamatan Dewantara, dan Desa Jamuan (lokasi pabrik PT KKA), resmi dan telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai KEK Arun Lhokseumawe," ujarnya.
Namun menurutnya dalam konsep pengelolaannya KEK Arun Lhokseumawe dikelola oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Pertamina, PT PIM, PT Pelindo I dan PDPA. Padahal, Pemerintah Provinsi Aceh sebelumnya telah menandatangani surat pengusulan KEK Arun Lhokseumawe.
KAMMI Aceh mempunyai beberapa pertimbangan supaya Pemerintah Aceh menjadi pengelola KEK Arun Lhokseumawe yaitu agar
1. Pemerintah Aceh akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika KEK Arun dikelola oleh Pemerintah Aceh karena saham mayoritasnya akan dimiliki oleh Aceh;
2. Dapat lebih mudah dalam menampung tenaga kerja dari Aceh;
3. Pemerintah Aceh dapat mengontrol penuh pengelolaan KEK Arun;
4. KEK Arun dapat menjadi penyumbang PAD terbesar bagi pembangunan Aceh di saat dana Otsus 2027 sudah tiada;
5. Aceh akan menjadi pemain utama dalam pengelolaan KEK bukan menjadi penonton seperti pengelolaan Arun sebelumnya;
"Berdasarkan pertimbangan itulah KAMMI Aceh meminta Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan kembali pengusulan KEK Arun Lhokseumawe," ujar Ketua KAMMI Aceh, Tuanku Muhammad.
