Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Progres Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Pekan ke-31 Capai 10,43 Persen
Pemerintahan
24 jam yang lalu
Progres Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Pekan ke-31 Capai 10,43 Persen
2
Aditya Raih Norma GM, Eka Putra Wirya: PB Percasi dan Sponsor Bangga
Olahraga
22 jam yang lalu
Aditya Raih Norma GM, Eka Putra Wirya: PB Percasi dan Sponsor Bangga
3
Target Terpenuhi, Aditya Raih Norma GM di Pertamina Indonesian GM Tournament 2024
Olahraga
23 jam yang lalu
Target Terpenuhi, Aditya Raih Norma GM di Pertamina Indonesian GM Tournament 2024
4
Pj Gubernur DKI Tekankan Pentingnya Sosialisasi UU DKJ
Pemerintahan
24 jam yang lalu
Pj Gubernur DKI Tekankan Pentingnya Sosialisasi UU DKJ
5
Sutradara Jelaskan Film 'Deadpool & Wolverine' Tak Hanya untuk Penggemar Berat
Umum
22 jam yang lalu
Sutradara Jelaskan Film Deadpool & Wolverine Tak Hanya untuk Penggemar Berat
6
Inovasi EPS PLN Percepat Pembangunan Gardu untuk Penuhi Kebutuhan Listrik Pelanggan
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Inovasi EPS PLN Percepat Pembangunan Gardu untuk Penuhi Kebutuhan Listrik Pelanggan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Duh, Masih Ada Aset Provinsi 'Tercecer' di Inhil dan Inhu

Duh, Masih Ada Aset Provinsi Tercecer di Inhil dan Inhu
Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman.
Kamis, 13 April 2017 13:17 WIB
Penulis: Ratna Sari Dewi
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memang berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015. Namun, salah satu aspeknya mengenai pencatatan aset masih menjadi catatan penting yang harus diperbaiki.

Ini perlu dilakukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 tidak ada masalah lagi ketika diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kelemahan kita di aset, kita harapkan fungsi Satpol PP untuk membantu menertibkan aset. Artinya membantu pemerintah mengejar penilaian terbaik, supaya kita punya kinerja yang lebih baik lagi," kata Andi Rachman damam rapat koordinasi Satpol PP se-Riau, Kamis (13/4/2017) siang.

Baru-baru ini, Andi mengaku kaget mendapat laporan beberapa aset provinsi yang masih tercecer di kabupaten tanpa sepengetahuannya.

"Ternyata masih ada aset provinsi yang tertinggal di Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Aset yang di sana itu belum pernah saya dengar sebelumnya," urainya.

Untuk itu, ia pun tak bosan-bosannya memerintahkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau untuk bekerjasama dengan Satpol PP untuk menyisir aset-aset yang masih dikuasai mantan pejabat.

"Aset kita banyak dikuasai orang lain. Saya paling sering sampaikan ke BPKAD soal ini," tuturnya.

Beberapa waktu sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Riau, Ari Purwaka membenarkan bahwa masalah aset memang masih menjadi salah satu temuan tim audit BPK sejak tahun pertama pemberlakuan akrual basis. Hanya saja 'carut-marut' pengelolaan aset di Riau ini tidak lagi menjadi permasalahan serius.

"Temuan aset masih ada tapi tidak berpengaruh. Harapannya tahun ini sudah diperbaiki. Sudah tidak menjadi masalah lagi," kata Ari Purwakarta.

Selebihnya, Ari pun berharap Pemprov Riau dibawah kepemimpinan Andi Rachman ini bisa kembali meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sama seperti LKPD tahun 2015 lalu. "Kalau laporan keuangan di Pemprov Riau tahun yang lalu mendapat WTP dan secara standar sudah terpenuhi, harapannya tahun ini masih seperti itu," pungkasnya. ***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/