Regulasi Gambut Mengancam Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Riau

PEKANBARU - Ekosistem gambut Indonesia telah mengalami kerusakan yang masif akibat pemanfaatan yang melebihi daya dukung dan daya tampungnyam. Ini juga menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Oleh karena itu, dalam konteks implementasi kebijakan, diperlukan kesamaan kerangka pikir dan tindakan guna mewujudkan keberlanjutan fungsi lindung dan budidaya ekosistem gambut.

Yang mana, ekosistem gambut merupakan salah satu ekosistem yang memiliki sifat dan karakteristik yang unik, sehingga membawa konsekuensi kompleksitas pengelolaannya.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa ekosistem gambut merupakan bagian penting dari lingkungan hidup yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Komitmen untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut telah dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah (PP) nomor 57 tahun 2016 juncto PP nomor 71 tahun 2014.

Implementasi kebijakan tersebut mewajibkan untuk menetapkan fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30 persen dari seluruh luas KHG.Peraturan ini mendapatkan tanggapan beragam dari para pihak. Ada pihak, khususnya para pemerhati lingkungan, yang menyatakan bahwa peraturan ini sangat tepat, sehingga pemerintah harus secara tegas dan konsisten untuk menerapkannya.

Penerapan peraturan tersebut akan mampu melindungi hutan dan gambut, sebagai wujud investasi jangka panjang yang akan melindungi ratusan penduduk Indonesia dalam jangka panjang.

Di lain pihak, para pelaku bisnis, baik perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan maupun perkebunan, menyatakan bahwa penerapan peraturan ini akan berdampak negatif terhadap bisnis yang mereka jalankan. Lebih jauh lagi akan berdampak negatif terhadap perekonomian daerah, yakni menurunnya pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran (defisit neraca perdagangan dan kapital).

Mencermati kondisi tersebut, Universitas Riau melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPM-UR) berinisiatif untuk menaja Workshop dengan tema "Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut: Optimalisasi Peran Stakeholders dalam Membangun Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Berkelanjutan". Workshop ini dilaksanakan selama 2 hari yakni 2-3 Mei 2017 di Pekanbaru, Riau.

Dalam hal ini, Koordinator Pusat Studi Perkebunan, Gambut dan Pedesaan LPPM-UR, Dr Djaimi Bakce SP MSi, menyatakan bahwa pada tahun 2016 yang lalu LPPM-UR bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan Studi Penyusunan Model Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis.

Hasil kajian menunjukkan bahwa luas KHG di Provinsi Riau mencapai 5.004.727,71 hektare yang masuk dalam 59 unit KHG, dengan fungsi lindung seluas 2.223.093,93 (44,29 persen) dan 2.788.699,39 (55,71 persen) dengan fungsi budidaya.

Implikasi kebijakan dari studi tersebut antara lain, penguatan kelembagaan dan kebijakan RPPEG, pemulihan tutupan lahan, pola pemanfaatan yang tidak merusak ekosistem gambut, pemulihan kondisi hidrologis ekosistem gambut

"Serta penerapan teknologi maju dalam restorasi hidrologi lahan gambut, pemulihan keragaman karakter ekologis ekosistem gambut, dan pengembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat pada ekosistem gambut," kata Dr Djaimi Bakce SP MSi di Pekanbaru, Rabu (3/4/2017).

Sementara itu, Ketua Panitia Workshop, Dr Suwondo MSi sekaligus Koordinator Pusat Studi Lingkungan Hidup LPPM-UR, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi RPPEG yang telah yang disusun.

Adapun tujuan khusus dari workshop ini adalah, menghimpun informasi dan membangun komitmen bersama dalam upaya optimalisasi peran stakeholders dalam mewujudkan keberlanjutan Kesatuan Hidrologis Gambut, merumuskan strategi dan rencana aksi Perlindungan dan Pengelolaan Kesatuan Hidrologis Gambut, dan merumuskan rencana implementasi strategi dan rencana aksi Perlindungan dan Pengelolaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Untuk memperoleh informasi yang holistic tentang perlindungan dan pengelolaan pada KHG, Kata Suwondo, maka sebelum workshop dilaksanakan field trip pada salah satu KHG. Hal ini dilakukan agar peserta memperoleh informasi nyata tentang berbagai aspek perlindungan dan pengelolaan KHG dengan berbagai kompleksitas aktivitas yang terdapat di dalamnya.

"Sehingga diperoleh suatu gambaran utuh dalam penyusunan strategi dan rencana aksi untuk KHG di masa yang akan datang," kata Suwondo.

Pembicara dalam Workshop ini terdiri dari kalangan akademisi yaitu Prof Dr Ir Azwar Maas, MSc, guru besar ilmu tanah dari Universitas Gajah Mada, kemudian Prof Dr Robiyanto Hendro S, MAgrS, guru besar ilmu tanah dari Universitas Sriwijaya, dan Prof Dr Almasdi Syahza, SE, MP, guru besar ekonomi pedesaan dari Universitas Riau.

Selain kalangan akademisi, pembicara juga berasal dari kalangan pemerintah yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Restorasi Gambut, Kementerian Pertanian, dan kalangan pelaku usaha. Sementara itu peserta workshop adalah perwakilan dari dinas/instansi terkait, perguruan tinggi, penegak hukum, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat.

Kegiatan workshop diharapkan menjadi wadah untuk mewujudkan komitmen bersama dan membangun sinergisme pada para pihak.

Demikian disampaikan oleh Prof Dr Almasdi Syahza SE MP selaku ketua LPPM Universitas Riau menegaskan diperlukan komitmen stakeholders terhadap pengelolaan KHG, sehingga fungsi lindung dan budidaya ekosistem gambut dapat dilakukan secara seimbang berkelanjutan.

"Secara teknis, implementasi PP 57/2016 dituangkan dalam PERMENLHK No 14/2017,15/2017,16/2017,17/2017, serta KEPMENLHK No 129/2017 dan 130/2017. Jika kebijakan ini diimplementasikan saat ini, akan menimbulkan dampak pada kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan," tuturnya.

Sedikitnya 1.5 juta Ha (30 persen dari KHG) akan dialokasikan sebagai fungsi Lindung dan beberapa dampak yang dialami oleh Provinsi Riau antara lain, ketidakpastian hukum dan ketidakpastian berusaha yang akan berimbas pada turunnya investasi. Kondisi ini akan berdampak terhadap penurunan PDRB Riau serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dan Indonesia, pengurangan tenaga kerja massal di sektor kehutanan dan perkebunan, yang pada akhirnya akan menjadi permasalahan sosial di Riaum

"Apabila implementasi fungsi lindung diterapkan pada Kawasan Bukan Hutan (APL), maka sektor unggulan pemerintah Riau akan mengalami stagnasi dan terhambat pengembangannya," tukasnya.

Di tempat yang sama, Rektor Universitas Riau, Prof Dr Aras Mulyadi, mengingatkan bahwa para akademisi Universitas Riau harus bersikap bijak dalam menyikapi permasalahan ini. "UR harus bisa menjadi mediator yang aktif dan arif sehingga workshop ini menghasilkan keluaran yang menyeimbangkan Perlindungan dan Pengelolaan KHG dari aspek lingkungan, sosial dan ekonomi," ucapnya. ***