Ketua BKSP Minta Pemerintah Antisipasi Krisis Qatar

JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Bahar Ngitung, prihatin dengan krisis diplomatik di Timur Tengah antara Qatar dan negara-negara tetangganya.

Sebagaimana telah dimaklumi, secara sepihak Saudi Arabia, Bahrain, Mesir dan Emirat Arab telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada tanggal 5 Juni 2017 yang lalu.

"Keprihatinan kami yang paling utama adalah nasib sekitar 40.000 warga Indonesia bekerja dan bermukim di Qatar," tegas Senator DPD RI dari Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Bahar belum bisa bersepekulasi apakah krisis ini juga dipicu oleh kunjungan Presiden Trump ke Timur Tengah bulan Mei lalu.

Menurutnya politik luar negeri menjadi domain Kemenlu sebagai leading sector dan koordinator kebijakan politik luar negeri Indonesia. Namun jangan sampai pula krisis ini mempengaruhi sektor lain.

"Impor Indonesia dari Qatar sekitar 857 Juta Dolar dan ekspor ke Qatar mencapai 57 Juta Dolar. Perjalanan umroh juga banyak melalui dan menggunakan penerbangan Qatar, yang kini dilarang memasuki wilayah udara Saudi Arabia dan negara yang bersengketa lainnya," ujar Bahar.

Menurut Bahar yang perlu segera diantisipasi adalah yang dampak langsung ke Indonesia yaitu soal keamanan WNI dan ekonomi.

Ketua BKSP DPD RI berharap pemerintah dapat menyiapkan antisipasi krisis ini, karena jika berlangsung lebih dari 30 hari, maka dapat meningkatkan ketidakpastian dan tidak stabilnya politik di Timur Tengah pada umumnya. ***