Permendikbud Lima Hari Sekolah Berlaku Hingga Terbitnya Perpres PPK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang program penguatan pendidikan karakter (PPK) sebagai respons terhadap Permendikbud tentang kebijakan lima hari sekolah (LHS) yang menimbulkan polemik.

''Arahan Presiden, peraturan terkait PPK akan ditata ulang. Permendikbud akan diperkuat menjadi Perpres,'' kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima republika.co.id, Senin (19/6)

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tetap berlaku sambil menunggu terbitnya Perpres tentang PPK. Kemendikbud akan menjadi sektor unggulan dalam penyusunan perpres.

Muhadjir mengatakan, penerbitan perpres akan melibatkan kementerian/lembaga serta ormas-ormas Islam seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Ia tidak memungkiri kemungkinan perbedaan isi perpres dengan permendikbud yang ada saat ini. Khususnya, apabila melihat berbagai perkembangan dan masukan dari masyarakat.

Namun, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu berharap penerbitan perpres dapat mengatur mekanisme PPK secara lebih komprehensif. Serta, menghadirkan harmoni di masyarakat.

Izin Prakarsa

Sementara Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi Chatarina Mulia Girsang mengatakan, Kemendikbud segera menyampaikan izin prakarsa tentang Perpres penguatan pendidikan karakter (PPK) pada Kementerian Sekretariat Negara.

''Ini arahan dari Presiden. Saya kira prosedurnya akan berbeda dengan yang umum. Tim dari biro hukum dan organisasi dan staf ahli bidang regulasi sedang menyusun dokumennya. Besok kita sampaikan ke Setneg,'' kata Chatarina Mulia Girsang dalam keterangan tertulis yang diterima repubika.co.id, Senin (19/6).

Ia menegaskan, Permendikbud tentang Hari Sekolah masih berlaku sampai digantikan dengan peraturan baru. Kemudian, ia melanjutkan, pembahasan penyusunan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) sedang dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan yang sedang disusun.

''Tentu kita akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait dalam setiap penyusunan drafnya,'' ujar Chatarina.

Selain itu, ia berujar, Kemendikbud akan menggandeng dan melibatkan elemen masyarakat untuk melakukan uji publik. Ia mengatakan, PPK merupakan amanat Nawacita yang bertujuan untuk menyiapkan generasi emas 2045. Pemerintah menyasar lima nilai karakter utama yang menjadi target penguatan, yakni, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.

Chatarina menuturkan, setidaknya terdapat 8.000an sekolah yang telah mendapatkan pelatihan penerapan praktik PPK dari Kemendikbud sejak 2016. Ia berharap PPK mendorong sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan diri.

Pengoptimalan beraneka sumber-sumber belajar menjadi salah satu pokok penting penerapan PPK. Siswa tidak harus belajar di dalam kelas, tetapi juga di luar sekolah.***