Masuk Bursa Usulan Calon Wapres Gantikan Gibran, Yusril Pilih tak Berkomentar Banyak

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memegang kewenangan penuh untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden (wapres) guna mengisi kekosongan jabatan setelah berhentinya Gibran Rakabuming Raka. Kepastian mengenai hak prerogatif kepala negara tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, penentuan figur pendamping pemerintahan sepenuhnya diserahkan kepada kepala negara. Ia menilai presiden memiliki pertimbangan serta perhitungan politik dalam memilih sosok yang tepat untuk mendampingi tugas kenegaraan pada sisa periode pemerintahan yang berjalan.

"Punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari tiga tahun ke depan," ujarnya.

Saat dimintai tanggapan terkait munculnya nama dirinya dalam usulan publik sebagai salah satu bakal calon wakil presiden pengganti Gibran, Yusril memilih untuk tidak berspekulasi. Ia mempersilakan berbagai usulan maupun wacana dari masyarakat berkembang secara terbuka.

"Saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya itu masyarakat ya, publik silakan aja, saya enggak bisa berkomentar apa-apa," tuturnya.

Di samping itu, Yusril merinci tahapan konstitusional yang harus ditempuh dalam proses pergantian wakil presiden. Mekanisme tersebut diawali melalui rapat resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menetapkan status terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.

Setelah pernyataan kekosongan tersebut diputuskan, pimpinan MPR akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Melalui surat itu, MPR meminta presiden segera menyerahkan dua usulan nama calon wakil presiden beserta kelengkapan seluruh persyaratan administrasinya.

Kedua nama yang diajukan oleh presiden selanjutnya akan menjalani pemeriksaan kelengkapan berkas oleh tim verifikasi MPR. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, MPR menggelar sidang untuk memilih satu orang sebagai wakil presiden dalam tenggat waktu maksimal 60 hari.

"Diharapkan semua proses ini bisa terselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026," pungkasnya. ***