Kemenkeu Pacu Serapan APBN Rp945 Triliun, Ingatkan Pemda Fokus Program Prioritas

JAKARTA - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp945,2 triliun yang belum terserap. Pada dua bulan terakhir 2026, seluruh kementerian, lembaga (K/L), hingga pemerintah daerah (Pemda) didorong mempercepat realisasi belanja untuk program prioritas masyarakat.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menekankan bahwa percepatan belanja harus tetap diiringi dengan perhitungan matang dan efisiensi. Ia mengingatkan seluruh pemangku kebijakan agar tidak menghabiskan sisa anggaran secara serampangan menjelang tutup tahun pembukuan.

“Kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat namun dengan tetap dengan menjaga efisiensi," paparnya dalam konferensi pers APBN Kita secara daring, Jumat (13/11/2026).

"Bukan berarti Rp945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja,” tegasnya.

Hingga akhir Oktober 2026, pencapaian serapan APBN telah menyentuh angka Rp2.997,2 triliun. Catatan ini mewakili 78 persen dari total pagu APBN yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Kinerja keuangan negara ini menunjukkan tren yang positif dengan pertumbuhan sebesar 15,6 persen jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari keseluruhan dana yang telah tersalurkan, porsi belanja kementerian dan lembaga mengambil bagian sebesar Rp1.239 triliun.

Sementara itu, realisasi untuk pos belanja non-K/L tercatat berada di angka Rp1.104,5 triliun. Kemenkeu berharap percepatan realisasi pada sisa waktu ini mampu mengalirkan manfaat nyata ke berbagai sektor riil, sehingga anggaran tidak menumpuk sia-sia di penghujung tahun.

Pada sektor distribusi anggaran ke wilayah, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai angka Rp653,6 triliun. Capaian penyaluran tersebut setara dengan 94,3 persen dari target awal yang dipatok sebesar Rp693 triliun.

Belakangan, pemerintah pusat mengambil kebijakan penyesuaian dengan menaikkan alokasi pagu TKD menjadi Rp726,2 triliun. Perubahan ini secara otomatis memberikan ruang penyaluran dana yang lebih longgar, sekaligus menuntut Pemda bergerak cepat menuntaskan serapan.

“Dengan tambahan ini maka keseluruhannya transfer ke daerah pagunya adalah Rp726,2 triliun,” pungkas Suahasil. ***