Said Didu Balas Somasi Golkar, Kuasa Hukum: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Salah Alamat

JAKARTA - Polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kian melebar ke ranah politik dan hukum. Kali ini, giliran Muhammad Said Didu merespons somasi terbuka Partai Golkar yang menyeret namanya terkait narasi dugaan keterlibatan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam perkara penyadapan tersebut.

Tak tinggal diam, tim kuasa hukum Said Didu mengambil langkah dengan menyerahkan surat tanggapan atas somasi Golkar. Mereka secara tegas membantah tudingan pencemaran nama baik, fitnah, maupun penyebaran berita bohong yang dialamatkan kepada kliennya.

Ketua Tim Kuasa Hukum Muhammad Said Didu, Helvis, bahkan menilai somasi yang dilayangkan Partai Golkar mengandung kekeliruan mendasar, baik dari sisi substansi maupun pihak yang dituju.

Menurut Helvis, setelah mencermati rekaman video dan transkrip podcast yang menjadi sumber polemik, pihaknya tidak menemukan pernyataan Said Didu yang secara langsung menuding Bahlil Lahadalia sebagai pelaku ataupun pihak yang terlibat dalam tindakan penyadapan.

"Kami tegaskan, Pak Said Didu tidak pernah memiliki niat untuk menghina, merendahkan, apalagi menghancurkan nama baik Pak Bahlil. Kalau kita melihat poin dalam somasi tersebut, disebutkan bahwa klien kami menyatakan Ketua Golkar melakukan penyadapan. Padahal, substansi seperti itu tidak ada sama sekali dalam rekaman," ujar Helvis dalam siaran pers, Jumat (13/11/2026).

Ia mengatakan, pernyataan Said Didu dalam podcast tersebut disampaikan secara spontan dan disertai penegasan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti informasi mengenai pertemuan yang dikaitkan dengan kasus penyadapan.
Karena itu, tim kuasa hukum meminta persoalan tersebut dilihat secara utuh, bukan hanya berdasarkan potongan narasi atau interpretasi yang berkembang di media sosial.

"Kalau kita mengambil dan memeriksa transkrip video secara keseluruhan, tidak ada kalimat yang menyebutkan Pak Bahlil melakukan penyadapan sebagaimana yang dipersoalkan dalam somasi," tegasnya.

Tim hukum berharap jawaban somasi tersebut dapat menjadi jalan penyelesaian agar polemik tidak berkembang menjadi perkara pidana. Penyerahan surat tanggapan tersebut menjadi respons resmi atas somasi terbuka yang sebelumnya dilayangkan Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar.

Pada Selasa (10/11/2026), Golkar menyampaikan somasi kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra. Keduanya diminta mencabut pernyataan yang dianggap merugikan reputasi Bahlil Lahadalia serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dalam waktu 3 x 24 jam.

Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, menyebut somasi tersebut ditujukan kepada kedua pihak beserta pihak-pihak yang turut menyebarluaskan konten yang dipersoalkan.

Golkar menilai narasi yang beredar mengandung dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi mengenai Bahlil.

Dalam somasi tersebut, Golkar menyoroti narasi tentang dugaan keterlibatan seorang ketua umum partai politik besar dalam perkara penyadapan Presiden, termasuk isu pertemuan dengan sejumlah perwira tinggi Polri sebelum penangkapan para tersangka.

Golkar menganggap narasi tersebut tidak didukung bukti yang memadai dan berpotensi merusak reputasi Bahlil maupun institusi partai. Namun, pihak Said Didu memiliki pandangan berbeda.

Tim kuasa hukumnya menilai substansi pernyataan klien mereka harus diperiksa berdasarkan rekaman lengkap dan konteks pembicaraan, bukan melalui penafsiran yang dianggap mengarah pada tuduhan tertentu.

Sebelumnya, Said Didu juga menyatakan tidak pernah menyebut ataupun menuduh Bahlil terlibat dalam penyadapan Presiden Prabowo. Ia bahkan menyebut tidak memiliki informasi mengenai pertemuan yang dipersoalkan tersebut.

Polemik somasi ini tidak bisa dilepaskan dari perkara dugaan penyadapan ilegal yang belakangan mengguncang institusi kepolisian. Kasus tersebut mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor milik Presiden Prabowo Subianto.

Perkara ini semakin menyita perhatian publik setelah penyidik menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Berdasarkan penjelasan Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Penyidik menduga terdapat penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur yang semestinya. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem tersebut.

Perkembangan terbaru, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi dan pembagian peran para tersangka dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Dalam pemaparan tersebut, Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang menentukan target sekaligus penerima hasil penyadapan atau end user. Sementara itu, tiga tersangka lainnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian pelaksanaan maupun pengelolaan sistem penyadapan.

Polri juga mengungkap bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi turut berkaitan dengan sejumlah pejabat publik dan tokoh lainnya. Perlu ditegaskan, seluruh dugaan perbuatan tersebut masih dalam proses hukum dan harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan.

Di tengah bergulirnya perkara tersebut, Bahlil Lahadalia sebelumnya juga telah memberikan bantahan terhadap isu yang mengaitkan dirinya dengan dugaan pertemuan bersama sejumlah jenderal sebelum penangkapan dalam kasus penyadapan.

Bahlil menegaskan dirinya tidak pernah mengikuti pertemuan sebagaimana yang dituduhkan. Ia bahkan menyatakan dirinya juga menjadi korban penyadapan dan meminta agar aparat penegak hukum mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.

Bahlil sebelumnya juga menyatakan siap menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tanpa bukti.

Persoalan ini kini berkembang menjadi dua isu yang saling bersinggungan. Di satu sisi, aparat penegak hukum masih harus menuntaskan perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan empat tersangka. Di sisi lain, muncul perselisihan hukum antara Partai Golkar dan pihak Said Didu terkait penafsiran pernyataan dalam sebuah podcast.

Bagi tim kuasa hukum Said Didu, pemeriksaan terhadap rekaman dan transkrip secara menyeluruh menjadi hal mendasar untuk menentukan apakah benar terdapat pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai tuduhan terhadap Bahlil.

Mereka berharap penyelesaian polemik dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Kini, publik menanti apakah jawaban somasi tersebut dapat membuka ruang penyelesaian tanpa harus berlanjut ke proses pidana.

Sebab, di tengah besarnya perhatian masyarakat terhadap dugaan penyadapan Presiden, kejelasan fakta dan transparansi penegakan hukum menjadi hal yang tidak kalah penting dibandingkan polemik politik yang menyertainya. ***