DPRD DKI Usulkan Denda Parkir Ilegal Naik hingga Rp500 Juta
 |
| Legislator Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Eks Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter. (Ist). |
Jum'at, 13 November 2026 16:10 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- DPRD DKI Jakarta mendorong kenaikan denda bagi operator atau pengelola parkir tanpa izin hingga Rp500 juta. Usulan ini dinilai perlu untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik pengelolaan parkir ilegal terus berulang.
Eks Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter menilai, denda sekitar Rp50 juta yang selama ini dikenakan kepada sejumlah pengelola parkir bermasalah belum cukup memberikan efek jera.
Menurut Jupiter, besaran sanksi yang terlalu rendah berpotensi membuat pelanggar menganggap denda sebagai konsekuensi biasa yang bisa ditanggung tanpa harus menghentikan praktik ilegal.
"Kalau dendanya hanya Rp50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp500 juta," kata Jupiter, dikutip Jumat (13/11/2026).
Legislator Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, peningkatan denda diperlukan agar operator parkir lebih patuh terhadap ketentuan perizinan dan tidak mengabaikan aturan yang berlaku.
Jupiter mencontohkan Singapura yang menerapkan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran ketertiban di ruang publik. Menurut dia, pendekatan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi Jakarta dalam memperkuat penegakan aturan.
"Jika dendanya terlalu rendah, pelanggar akan mudah menyepelekan aturan," tegasnya.
Selain peningkatan sanksi, Jupiter mengungkapkan pembenahan tata kelola perparkiran tidak cukup hanya mengandalkan penertiban di lapangan. Diperlukan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan seluruh temuan serta rekomendasi Pansus ditindaklanjuti.
Dia berharap, rekomendasi tersebut menjadi landasan perbaikan kebijakan, penguatan pengawasan, serta penindakan terhadap operator parkir yang menjalankan usaha tanpa izin. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Metropolitan, DKI Jakarta |
