Ketika IOC Tak Akui IBA: Apa Pelajaran Bagi Indonesia?

DUNIA olahraga pernah menyaksikan sebuah keputusan besar yang layak menjadi pelajaran bagi seluruh federasi internasional, termasuk organisasi olahraga di Indonesia. Pada 22 Juni 2023, Komite Olimpiade Internasional (IOC) secara resmi mencabut pengakuan terhadap International Boxing Association (IBA), federasi internasional yang sebelumnya menaungi tinju Olimpiade.

Keputusan itu tidak berarti tinju dinyatakan sebagai olahraga terlarang. Tidak pula berarti seluruh kegiatan IBA otomatis menjadi ilegal. Yang dicabut adalah pengakuan IBA sebagai federasi internasional dalam Gerakan Olimpiade.

Sebuah organisasi dapat tetap berdiri secara hukum, mempunyai anggota, menyelenggarakan kejuaraan dunia, bahkan memberikan hadiah besar kepada atlet. Namun, semua itu tidak otomatis memberinya kewenangan untuk mengatur cabang olahraga dalam program Olimpiade. Legalitas organisasi tidak sama dengan legitimasi Olimpiade.

Mengapa IOC Ambil Keputusan Sekeras Itu?

Persoalan IBA tidak dimulai pada 2023. Pada 26 Juni 2019, IOC terlebih dahulu menangguhkan pengakuan terhadap AIBA, nama organisasi sebelum berubah menjadi IBA.

Ketika itu, IOC menyoroti berbagai persoalan serius dalam pengelolaan federasi, termasuk tata kelola organisasi, keuangan, etika, dan kredibilitas perangkat pertandingan.

Meski demikian, IOC tidak langsung menyingkirkan tinju dari Olimpiade. Kepentingan atlet tetap dilindungi. Pada 9 Desember 2021, IOC menetapkan persyaratan reformasi yang harus dipenuhi IBA untuk memperoleh kembali pengakuan penuh. Tiga bidang menjadi perhatian utama.

Pertama, transparansi dan keberlanjutan keuangan.

Federasi internasional harus mampu menunjukkan sumber pendanaan yang jelas, laporan keuangan yang dapat diperiksa, dan keberlanjutan organisasi yang tidak bergantung secara berlebihan pada satu sumber pendapatan.

Dalam kasus IBA, IOC menyoroti ketergantungan finansial terhadap sponsor besar, termasuk Gazprom, perusahaan energi milik negara Rusia.

Persoalannya bukan semata-mata asal negara sponsor. Yang diuji adalah transparansi sumber dana, keberlanjutan keuangan, dan kemampuan organisasi menjaga independensinya.

Kedua, integritas wasit dan juri.

Tinju adalah cabang olahraga yang sangat bergantung pada penilaian perangkat pertandingan. Jika sistem penunjukan, pengawasan, dan evaluasi wasit maupun juri tidak dipercaya, hasil pertandingan akan selalu dipertanyakan.

IOC menuntut perubahan nyata terhadap sistem tersebut, termasuk pengawasan dalam kompetisi IBA sebelum Olimpiade Paris 2024.

Bagi atlet, keputusan juri bukan persoalan administratif. Keputusan itu dapat menentukan apakah perjuangan bertahun-tahun berakhir dengan medali atau kekecewaan.

Ketiga, reformasi tata kelola organisasi

IOC menghendaki pelaksanaan rekomendasi Governance Reform Group secara penuh dan efektif. Ini mencakup perubahan sistem pengelolaan, akuntabilitas, serta budaya organisasi. Membentuk komisi, mengubah statuta, atau mengumumkan reformasi belum cukup apabila penerapannya tidak dapat dibuktikan.

Dalam laporan komprehensif tertanggal 2 Juni 2023, IOC menyimpulkan bahwa persyaratan tersebut belum dipenuhi secara memadai. Atas dasar itu, IOC Executive Board merekomendasikan pencabutan pengakuan, yang kemudian diputuskan oleh IOC Session pada 22 Juni 2023.

Apa Dasar Hukum IOC?

Keputusan pencabutan pengakuan IBA didasarkan pada Rule 3.7 Olympic Charter, dengan memperhatikan ketentuan pengakuan federasi internasional dan kewajiban kepatuhan terhadap prinsip Gerakan Olimpiade.

Dalam keputusan penangguhan 2019, IOC juga merujuk Rule 18.2.8, Rule 18.2.11, dan Rule 25 paragraf 2 sebagaimana berlaku pada saat keputusan tersebut. Artinya, pencabutan pengakuan bukan sekadar pernyataan politik atau ketidaksukaan terhadap pengurus organisasi.

Terdapat proses pemeriksaan, persyaratan perbaikan, kesempatan memberikan tanggapan, dan keputusan melalui organ IOC yang berwenang.

Namun, keputusan IOC juga tidak kebal dari pengujian hukum. IBA diperbolehkan menggunakan haknya untuk mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport (CAS), lembaga arbitrase olahraga internasional.

IBA Menempuh Jalur Hukum

IBA tidak menerima kesimpulan IOC begitu saja. Organisasi tersebut menyatakan telah melakukan reformasi dan menilai keputusan IOC tidak mempertimbangkan seluruh kemajuan yang dicapai.

Dalam proses arbitrase, IBA mempersoalkan antara lain dasar hukum keputusan, hak untuk didengar, serta kewenangan IOC dalam menetapkan persyaratan pengakuan.
Pandangan IBA patut dicatat karena setiap organisasi berhak membela kedudukan hukumnya melalui mekanisme yang tersedia. Namun, pada 2 April 2024, CAS menolak banding IBA dalam perkara CAS 2023/A/9757.

Panel arbitrase menyatakan bahwa pada saat keputusan pencabutan pengakuan diambil, IBA belum memenuhi persyaratan IOC mengenai transparansi dan keberlanjutan keuangan, integritas wasit dan juri, serta pelaksanaan reformasi tata kelola. Dengan demikian, keputusan IOC tanggal 22 Juni 2023 tetap berlaku.

Inilah pembeda penting antara dugaan, pernyataan sepihak, dan kesimpulan hukum yang telah diuji melalui arbitrase.

Kritik IOC terhadap IBA bukan lagi sekadar tuduhan yang belum diperiksa. Tiga dasar utama pencabutan pengakuan telah menjadi bagian dari penilaian hukum CAS.

Namun, putusan tersebut tidak berarti setiap individu pengurus IBA terbukti melakukan tindak pidana. Kesimpulan arbitrase harus dibaca sesuai ruang lingkup sengketa pengakuan federasi.

Mengapa Atlet Tinju Tidak Ikut Dihukum?

Di sinilah kita melihat perbedaan antara tindakan terhadap organisasi dan perlindungan hak atlet. Faktanya, IOC tetap mempertahankan tinju pada Olimpiade Tokyo 2020 dan Paris 2024.

IBA tidak lagi dipercaya mengelola pertandingan Olimpiade, tetapi IOC membentuk unit khusus untuk menjalankan kualifikasi dan kompetisi tinju. Langkah ini bersifat luar biasa.

Dalam hal ini, IOC tidak bermaksud mengambil alih pengelolaan tinju dunia untuk selamanya. IOC justru menegaskan perlunya federasi internasional yang dapat dipercaya, independen, transparan, dan memenuhi standar Gerakan Olimpiade. Karena, tanpa federasi yang memenuhi persyaratan, masa depan tinju berada dalam ketidakpastian pada Olimpiade Los Angeles 2028.

Pelajarannya jelas: ketika organisasi menghadapi persoalan tata kelola, atlet tidak semestinya otomatis kehilangan kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya.

World Boxing: Bukan Sekadar Mengganti Nama Federasi

World Boxing (WB) dibentuk pada 2023, sebagai federasi internasional baru yang berupaya mempertahankan masa depan tinju dalam Gerakan Olimpiade. Namun, mendirikan organisasi baru saja tidak cukup untuk memperoleh pengakuan IOC.
World Boxing harus menunjukkan kemampuan mengelola olahraga secara internasional dan memenuhi persyaratan integritas organisasi. Nah, pada 26 Februari 2025, IOC Executive Board baru memberikan pengakuan sementara atau provisional recognition kepada World Boxing.

Pada saat evaluasi tersebut, IOC mencatat bahwa World Boxing telah mempunyai 78 federasi nasional dari lima benua dan empat konfederasi kontinental. IOC juga mencatat bahwa federasi-federasi anggotanya mencakup 62 persen petinju serta 58 persen peraih medali tinju Olimpiade Paris 2024.

Penilaian tidak berhenti pada jumlah anggota. World Boxing juga menunjukkan dokumen tata kelola, kebijakan etika, pencegahan konflik kepentingan, antikorupsi, pengawasan keuangan, pengakuan yurisdiksi CAS, serta kepatuhan terhadap sistem antidoping dunia melalui WADA dan International Testing Agency. World Boxing pun memperoleh keanggotaan AIMS. Semua itu menjadi bagian dari penilaian IOC.

World Boxing tidak otomatis menggantikan IBA hanya karena organisasi baru tersebut berdiri. Pengakuannya lahir melalui evaluasi dan keputusan resmi IOC.

Tinju Kembali ke Olimpiade Los Angeles 2028

Pada Februari 2022, ketika program awal LA28 ditetapkan, tinju belum dimasukkan karena persoalan federasi internasionalnya belum terselesaikan. Setelah World Boxing memperoleh pengakuan sementara, IOC Executive Board mengusulkan agar tinju dimasukkan kembali.

Pada 20 Maret 2025, IOC Session menyetujui tinju sebagai bagian dari program Olimpiade Los Angeles 2028. Ini merupakan dua keputusan yang harus dibedakan.

Pengakuan World Boxing sebagai IF dalam Gerakan Olimpiade adalah satu proses. Penetapan tinju sebagai cabang olahraga LA28 adalah keputusan lain. Keduanya berkaitan, tetapi tidak identik.

Apa Pelajaran Bagi Indonesia?

Kasus IBA dan World Boxing seharusnya menjadi bahan pendidikan tata kelola olahraga Indonesia. Selama ini kita sering terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang menjadi ketua umum, siapa yang memiliki surat keputusan, siapa yang menguasai organisasi, dan siapa yang paling berhak mengklaim legitimasi. Padahal, dalam sistem Olimpiade terdapat pertanyaan yang lebih mendasar.

Federasi internasional mana yang diakui IOC? Apakah federasi nasional benar-benar berafiliasi dengan IF yang memiliki kewenangan dalam Gerakan Olimpiade?
Apakah aturan pertandingan, integritas perangkat pertandingan, sistem antidoping, dan tata kelola organisasi memenuhi ketentuan internasional?

Bagaimana kedudukan federasi nasional dalam struktur NOC dan peraturan perundang-undangan Indonesia? Dan yang terpenting, bagaimana hak atlet dilindungi ketika terjadi konflik organisasi?

Pengakuan internasional tidak dapat ditentukan hanya melalui keputusan rapat nasional. Sebaliknya, pengakuan IOC juga tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan badan hukum dan administrasi organisasi di Indonesia. Keduanya harus ditempatkan sesuai kewenangan masing-masing.

Saya berpandangan bahwa pemerintah, NOC Indonesia, organisasi olahraga nasional, dan federasi terkait perlu memastikan bahwa pembinaan atlet berjalan sejalan dengan aturan internasional yang berlaku, tanpa mengabaikan hukum nasional.

Apabila muncul dualisme, penyelesaiannya harus melalui verifikasi legalitas, pengakuan internasional, mekanisme organisasi, dan penyelesaian sengketa yang sah. Atlet tidak boleh menjadi alat tekanan dalam perebutan kewenangan.

Olimpiade Bukan Sekadar Panggung Medali

Kasus IBA mengajarkan bahwa sejarah panjang sebuah federasi tidak menjamin pengakuannya akan bertahan selamanya. Kasus World Boxing menunjukkan bahwa organisasi baru pun tidak otomatis memperoleh legitimasi hanya karena mendapat dukungan sejumlah negara. Keduanya harus tunduk pada standar yang dapat diperiksa.

Olimpiade bukan hanya persoalan siapa yang paling kuat bertanding. Olimpiade juga menuntut organisasi yang mampu menjaga keadilan, integritas, keselamatan, dan kepercayaan atlet.

Karena itu, saya ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan olahraga Indonesia untuk melihat persoalan ini dengan lebih dewasa. Jangan hanya bertanya siapa yang berkuasa atas sebuah cabang olahraga.

Tanyakan pula siapa yang memiliki kewenangan yang sah, siapa yang mematuhi aturan, siapa yang menjaga integritas pertandingan, dan siapa yang benar-benar melindungi masa depan atlet. Sebab, pada akhirnya, federasi olahraga dibentuk untuk melayani olahraga dan atletnya. Bukan atlet yang harus dikorbankan dalam mempertahankan kekuasaan organisasi. ***