Diterima Ketua DPRD di Sidang Paripurna, Wabup Inhu Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2016

RENGAT - Bupati Kabupaten Indragiri Hulu H Yopi Arianto yang diwakili Wakil Bupati Inhu H Khairizal menyerahkan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Inhu tahun 2016.

Bersamaan dengan itu, juga diserahkan Ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Inhu. Kedua naskah Ranperda itu diterima langsung oleh Miswanto SE selaku Ketua DPRD Inhu dalam rapat Paripurna DPRD.

Berdasarkan jumlah anggota yang hadir, rapat paripurna tersebut dinyatakan kuorum.Tampak juga hadir dalam kesempatan itu, Dandim 0302 Inhu Letkol Inf Mujibburahman Hadi, Kapolres Inhu AKBP Arif Bastari, Kajari Inhu Supardi, Plt Sekda Inhu Hendrizal serta sejumlah perwakilan pihak BUMN, BUMD serta para pejabat di lingkungan Pemkab Inhu.

Wakil Bupati Inhu, H Khairizal dalam pidatonya menyebutkan bahwa, mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam penyusunan dan penatausahaan pelaksanaan APBD Inhu tahun 2016 telah menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.

Termasuk pencapain opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas hasil audit BPK RI perwakilan Provinsi Riau beberapa waktu lalu. Dan ini merupakan sejarah baru, karena ini merupakan yang pertama kalinya Kabupaten Inhu berhasil meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Selaain itu, Wabup Inhu itu juga menyampaikan gambaran umum tentang laporan keuangan Pemkab Inhu terhadap realisasi APBD tahun 2016, diantaranya terkait arah peningkatan pendapatan daerah yang difokuskan pada optimalisasi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan belanja daerah.

Yang mana, berdasarkan hasil audit BPK RI perwakilan Riau, selama tahun 2016 besaran pendapatan daerah yang direalisasikan sebesar Rp1,3 triliun lebih, atau setara dengan 94,47 persen. Realisasi itu terdiri dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara untuk belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, terealisasi sebesar Rp1,4 triliun lebih atau setara dengan 92,7 persen.

Dengan demikian, dirinya berharap berharap agar pembahasan terkait Ranperda tersebut dapat berjalan sebagai mana mestinya dan disetujui secara tepat waktu oleh DPRD Inhu, tutupnya.

Ketua DPRD Inhu, Miswanto menyebutkan, penyerahan kedua ranperda ini merupakan wujud pelaksanaan undang-undang. Bahwa kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dan alhamdulilah, saat ini Pemkab Inhu sudah mengukir sejarah baru yang untuk pertama kalinya meraih opini predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

"Dengan demikian, kita berharap predikat ini dapat dipertahankan. Dan apa yang telah disaampaikan kepada DPRD, tentu akan kita lakukan pembahasannya," singkat Miswanto.(Jef/Rls)